in

Calo di Dinas Dukcapil Lombok Tengah Diduga Masih Marak

kicknews.today– Sejumlah pemuda yang terganbung dalam Ruang Diskusi Anak Lingkar (RUDAL) Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (30/7) menggelar aksi demo di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Tengah. Aksi itu sebagai bentuk protes atas ketimpangan pelayanan proses pembuatan dokumen kependudukan seperti E-KTP, KK dan Akte Kelahiran di Dinas Dukcapil Lombok Tengah, karena masih marak calo, bahkan ada oknum pegawai Dinas Dukcapil yang terlibat dalam pencaloan dokumen kependudukan tersebut.

“Proses pelayanan pembuatan dokumen kependudukan masih ada ketimpangan, karena masih marak calo di Dinas Dukcapil Lombok Tengah ini,” ujar Koordinator Umum RUDAL Lombok Tengah, Kusuma Wardana dalam orasinya.

Ditegaskan, bahwa pelayanan masih banyak sekali ketimpangan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang sudah tidak lagi menjadi rahasia umum, bahwa masih ada calo yang berkeliaran keluar masuk. Sehingga pelayanan kepada masyarakat yang datang langsung malah terabaikan dengan berbagai macam alasan dari petugas.

“Kadis Dukcapil harus memberantas calo tersebut dan memperbaiki sistem pelayanan di Dinas Dukcapil ini. Oknum pegawai yang melakukan pungli harus diberhentikan secara tidak hormat,” jelasnya.

“Ada oknum Petugas Lapangan (PL) tenaga kerja yang berhubungan dengan petugas Dinas Dukcapil Lombok Tengah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Anita Nindiana mengatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh masa aksi itu akan dijadikan bahan evaluasi kedepan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pihaknya juga berharap kepada masyarakat, kalau ada oknum petugas yang menjadi calo supaya dilaporkan dan bisa ditindak tegas.

“Kalau ada petugas kami yang menjadi calo, tolong dilaporkan siapa orangnya,” ujarnya.

Dijelaskan, untuk menghindari percaloan pihaknya juga tidak menerima pelayanan pembuatan dokumen kependudukan yang diwakili oleh orang lain. Namun, pihaknya melayani pelayanan pembuatan dokumen kependudukan itu yang dibuat oleh yang bersangkutan.

“Kecuali bagi masyarakat yang sudah lansia itu baru dilayani, itupun dari pihak keluarga yang mewakili,” jelasnya.

“Kalau ada dugaan pungli itu urusan Aparat Penegak Hukum yang melakukan tindakan,” sambungnya.

Dikatakan, bahwa sistem jaringan pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil ini terkadang mengalami gangguan, karena sistem itu dari pusat. Begitu juga halnya dengan kekosongan blako dokumen kependudukan itu datangya dari Pemerintah Pusat.

“Kalau sistem pusat gangguan, pelayanan di daerah juga gangguan. Masalah belangko kosong kita tetap jemput bola ke Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Ade)