in

Moeldoko Tegaskan Sejak Awal Presiden Jokowi Dukung Upaya Hukum Baiq Nuril

kicknews.today – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), memiliki keinginan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Hal itu diungkapkan Moeldoko, Senin (15/7), saat menerima Baiq Nuril di Kantor Staf Kepresidenan, Bina Graha, Jakarta.

Didampingi Deputi V bidang Polhukam Jaleswari Pramodhawardani, Kastaf Kepresidenan menyatakan bahwa kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan, yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak.

“Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin, apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” kata Moeldoko seperti rilis Kantor Staf Presiden (KSP) yang diterima kicknews.today.

Diketahui, Baiq Nuril Maknun adalah pegawai honorer di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), merupakan korban pelecehan seksual yang justru divonis penjara, karena perekaman ilegal menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baiq Nuril awalnya dinyatakan tak bersalah di Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Namun jaksa mengajukan banding hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung (MA) pun mengganjar vonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta, karena Baiq Nuril dianggap melanggar UU ITE.

Kendati Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda eksekusi Baiq Nuril ke penjara, tapi MA menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril, sehingga ia kembali terancam dibui. Setelah upaya PK ditolak MA, kini perempuan 41 tahun itu mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi.

“Salah satu tugas pokok Kepala Staf Kepresidenan, yakni mengelola isu-isu strategis. Kasus Baiq Nuril ini, walaupun perorangan tapi memiliki cakupan berita besar dan butuh penyelesaian konkret,” tandas Moeldoko.

Ia mengaku telah berbicara dengan pihak Sekretariat Negara (Setneg) terkait permohonan kasasi Baiq Nuril. Selanjutnya, surat permohonan amnesti yang diterima Sekneg akan dikirimkan ke DPR untuk bahan meminta pertimbangan parlemen.

Sementara itu, gerakan petisi di change.org bertajuk ‘Bebaskan Ibu Nuril dari Jerat UU ITE, SaveIbuNuril’ yang diinisiasi Regional Coordinator SAFEnet/Southeast Asia Freedom of Expression Network, yang digawangi Damar Juniarto menuai banyak simpati.

Lebih dari 300 ribu orang menandantangani petisi tersebut, ditambah 1.040 surat dukungan lain yang masuk dari lembaga internasional maupun masyarakat luas.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyatakan, pihaknya memberi dukungan penuh kepada Baiq Nuril dan menegaskan bahwa permohonan amnesti itu, tidak bertentangan dengan hukum internasional.

“Di dunia internasional, amnesti merupakan penghapusan pidana ringan, kalau grasi itu untuk kejahatan serius, untuk ancaman hukuman di atas dua tahun atau bahkan hukuman mati. Akan menjadi sejarah tersendiri jika Presiden Jokowi, memberikan amnesti pertama di luar narapidana politik,” kata Usman.

Dia membeberkan bahwa sejarah mencatat, amnesti pernah diberikan Presiden Soekarno untuk pemberontak PRRI/Permesta. Sementara itu, Soeharto pernah memberikan amnesti kepada para pengikut gerakan Fretelin di Timor Timur, sedangkan di zaman BJ Habibie amnesti diberikan kepada mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Budiman Sudjatmiko, Muchtar Pakpahan, dan Sri Bintang Pamungkas.

Dalam waktu yang sama, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang mendampingi kedatangan Baiq Nuril, berharap surat dari Presiden Jokowi kepada parlemen untuk meminta pertimbangan amnesti, segera disampaikan agar dibahas sebelum akhir masa sidang 26 Juli mendatang.

Kedatangan Baiq Nuril dan tim diakhiri dengan pembacaan surat dari Baiq Nuril, kepada Presiden Jokowi di teras Bina Graha. (red)