in

Bupati Lombok Barat Minta Pendamping Desa Mensinergikan Program Prioritas

Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid (tengah) saat sharing permasalahan dengan pendamping desa

kicknews.today – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid meminta Pendamping Desa menjadi fasilitator, dalam mensinergikan program pembangunan desa dengan skala prioritas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal itu disampaikan Bupati Lombok Barat saat sharing permasalahan dengan Pendamping Desa, Senin (8/7), di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Di hadapan 64 Pendamping Desa se-Lombok Barat yang terdiri dari Tenaga Ahli (TA), Tenaga Pendamping Desa (TPD), dan Pendamping Lokal Desa (PLD) itu, Bupati mengatakan bahwa para pendamping harus terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan, baik dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hingga penetapan dan pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan hal itu, Fauzan meminta para pendamping agar mempedomani RPJM Daerah (kabupaten, red), RPJM Provinsi, bahkan RPJM Nasional. Termasuk memperhatikan skala prioritas kebutuhan. Dimana saat ini pihaknya sedang mendorong seluruh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dapat saling bersinergi, berintegrasi, dan saling melengkapi. Dengan kata lain penerapan azas komplemantaritas antar satu komponen pemerintahan dengan komponen lainnya.

“Program Pemerintah harus saling dukung, saling masuki, dan saling lengkapi, baik antar program milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten dengan program yang ada di desa,” ungkap Fauzan.

Dikatakan, permasalahan yang saat ini menjadi skala prioritas Lombok Barat adalah masalah stunting, persampahan, Usaha Kecil Mikro (UKM). Khusus masalah stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Lombok Barat tetap menjadi masalah yang cukup serius untuk segera ditangani. Dimana tercatat prevalensi anak stunting di tahun 2007 masih sangat tinggi, yakni 49,8 persen, berhasil diturunkan menjadi 32,01 persen di tahun 2018 lalu.

“Saat ini menurun lagi secara sangat signifikan. Kita telah melakukan sensus balita (anak bawah lima tahun, red) per Maret 2019, angkanya menurun lagi menjadi 25.04 persen. Artinya kita masih berada di atas ambang batas 20 persen versi WHO,” jelasnya.

Menanggapi penjabaran Bupati Lombok Barat, Esti Dyah Apsari salah seorang TA mengatakan bahwa penanganan stunting itu, harus tegas disebutkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

“Penanganan stunting itu agar diberikan tekanannya dalam Peraturan Bupati. Karena walaupun sudah diprogramkan, banyak desa bervariasi dalam pengalaokasian anggaran dan kegiatannya,” kata Esti.

Sedangkan terkait masalah sampah, Sahri salah seorang PLD di Kecamatan Sekotong menyebutkan, program Olah Sampah Terpadu (OSAMTU) harus dikelola oleh semua pihak.

“Kami terkendala dengan lahan pengolahannya, karena Dana Desa tidak bisa dipergunakan untuk penyediaan lahan, baik beli maupun sewa lahan,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, muncul pula beberapa keluhan dan masukan untuk pihak Pemda Lombok Barat. Di antaranya terkait komposisi jumlah PLD yang tidak sebanding dengan jumlah desa. (red)