in

Wabup Lombok Barat Inginkan Kemudahan Pelayanan untuk TKI

kicknews.today – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat Hj. Sumiatun menginginkan pelayanan ketenagakerjaan di daerahnya kian dipermudah, sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya dengan cepat. Hal itu diungkapkan Wabup Sumiatun saat memimpin kegiatan evaluasi Layanan Satu Atap Terpadu  (LSAT), Kamis (4/7), di Kantor Bupati, Giri Menang, Gerung.

“Saya ingin yang mudah-mudah saja. APJATI enak memberangkatkan tenaga kerjanya, pemerintah juga enak dalam memberikan haknya,” ujarnya.

Dikatakan, dengan keberadaan LSAT akan mempermudah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), memberikan pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan hasilnya dengan cepat.

“Melalui pelayanan satu pintu ini harus dapat memberikan hasil yang cepat untuk masyarakat, tentunya untuk menjadikan Lombok Barat Mantap (Amanah, Sejahtera, dan Berprestasi, red),” ungkapnya.

“Termasuk teliti dokumen TKI oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI, red), agar tidak terjadi pemalsuan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB Muhammadun mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi pihaknya saat ini adalah lambatnya pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan legalisir.

Untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, akunya, dapat memakan waktu hingga dua minggu bahkan satu bulan. Padahal pihaknya hanya diberi waktu selama tiga bulan, untuk melengkapi keperluan pengurusan paspor, medical chekup hingga TKI diberangkatkan.

“Jika lewat, maka TKI harus mengurus ulang kembali dan biayanya juga tidak sedikit,” akunya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) H. Muridun menerangkan, kendala yang dihadapinya terkait pengurusan KTP untuk paspor.

“Banyak kasus yang saya hadapi, misalnya dulu sebelum KTP elektonik keluar, para calon TKI masih menggunakan KTP manual, namanya beda dengan KTP elektronik. Contoh, di KTP manual namanya Amaq Turmuzi, sekarang di KTP elektronik namanya Turmuzi,” terang Muridun.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Rusditah melalui forum tersebut, meminta Dinas Dukcapil untuk menyiapkan alat perekam e-KTP termasuk penugasan pegawai, yang siap melayani dan ditempatkan di LSAT Disnakertrans untuk mempercepat dan mempermudah layanan. (red)