in

Baru 65 Persen Warga Lombok Tengah Jadi Peserta BPJS

kicknews.today – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Selong mencatat sebanyak 65 persen masyarakat Lombok Tengah sudah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Made Sukmayanti.

“Jumlah masyarakat Lombok Tengah yang sudah menjadi peserta BPJS itu baru 65 persen hingga saat ini,” ujar Made Sukmayati saat acara sosialisasi program JKN-KIS dan Pola Hidup Sehat di Kampus IPDN NTB Praya Lombok Tengah, Rabu (3/7).

Dijelaskan, dari total jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai 1 juta jiwa lebih, sekitar 300 ribu jiwa masyarakat Lombok Tengah belum menjadi peserta BPJS. Hal itu disebabkan, karena kesadaran masyarakat untuk ikut menjadi peserta BPJS atau menjamin kesehatannya itu masih rendah.

“Kalau masyarakat belum sakit mereka belum mau mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Namun, kalau sudah sakit baru mereka mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS,” jelasnya.

Untuk itulah, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat supaya ikut mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS dan menjaga kesehatan. Pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahkan menghadirkan langsung duta BPJS Kesehatan yang juga binaragawan nasional Ade Rai dalam acara sosialisasi tersebut.

“Sosialisasi program BPJS kesehatan ini akan terus dilakukan sampai ketingkat Desa,” ujarnya.

“Iyuran BPJS itu sifatnya gotong royong semua tertolong,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri saat membuka acara tersebut mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat menarik, selain karena ada bintang tamu Adi Rai, sosialisasi program JKN-KIS penting untuk ditingkatkan guna memberikan pemahaman secara menyeluruh terhadap manfaat yang diterima peserta atau pengguna BPJS tersebut.

“Program JKN-KIS ini merupakan program proritas dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan khsusunya di bidang kesehatan,” ujarnya.

Dikatakan, peran dan kinerja BPJS dalam mengelola kepersertaan iuran serta manfaat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahtaraan masyarakat dibidang kesehatan. Khsusunya dalam pemenuhan kebutuhan jaminan kesehatan. Terlebih lagi, kesehatan adalah hak setiap warga Negara Indonesia yang sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang sudah diterapkan.

“Dengan adanya program JKN-KIS ini, segala permasalahan yang dihadapi seperti akses maupun kualitas terhadap layanan kesehatan yang belum merata bisa teratasi,” katanya.

“Kami sangat berharap pada BPJS Kesehatan ini, sebagai lembaga yang dipercaya dapat menjalankan tugasnya. Sehingga akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih baik sesuai yang diharapkan,” pungkasnya. (Ade)