in

Bos Tambang Ilegal di Lombok Barat Masuk Kerangkeng

Kasubdit IV Tipidter AKBP Darsono Setyo Adjie dan Kabid Humas AKBP H. Purnama, SIK. saat konferensi pers

kicknews.today – Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, Senin (17/6), akhirnya menahan Direktur CV. Padak Mas inisial SH (44) dan anak buahnya inisial S alias Sahar (49), yang diduga melakukan kegiatan penambangan ilegal atau tak berizin.

Kasubdit IV Tipidter pada Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Darsono Setyo Adjie didampingi Kabid Humas Polda NTB AKBP H. Purnama, SIK., Selasa (25/6), saat konferensi pers kepada awak media menyampaikan, kedua pelaku diduga melakukan aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan peruntukan perizinan.

“CV. Padak Mas adalah perusahaan di bidang pertambangan dan melakukan aktivitas pertambangan biji besi, di Dusun Padak Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar. Namun selain melakukan penambangan biji besi, SH meminta bantuan pada Sahar untuk melakukan penambangan batuan dengan komoditas tanah urug,” ungkapnya.

“Aktivitas ini dilakukan sekitar Juli 2018 dengan menggunakan alat berat berupa excavator, pada lahan seluas empat hektar,” imbuhnya.

Dikatakan, dalam melakukan aktivitas penambangan ilegal tersebut, SH yang merupakan warga Desa Jembatan Kembar Timur dan Sahar warga Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar, memiliki tugas atau peran masing-masing.

“SH berperan sebagai Direktur CV Padak Mas, sedangkan S berperan sebagai anak buah yang membantu SH,” ucapnya

Dijelaskan, walaupun di lokasi yang sama akan tetapi komoditi penambangannya berbeda, maka aktivitas pertambangannya pun harus memiliki izin yang berbeda.

“Seharusnya, kegiatan pertambangan dengan lokasi sama namun komoditas tambang berbeda, harus memiliki izin pertambangan sesuai dengan komoditas,” jelasnya.

Terhadap kedua pelaku yang telah dikerangkeng tersebut, pihaknya akan menyangkakan Pasal 158 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Pelaku diancam pidana maksimal sepuluh tahun dan denda Rp 10 miliar,” ujarnya. (red)