in

Upaya Meratakan Pendidikan, Dikpora KLU Terapkan Zonasi

Ilustrasi siswa SD (foto: net)

kicknews.today – Pemerintah pusat telah merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Khusus di Kabupaten Lombok Utara (KLU) aturan yang menerapkan sistem zonasi pun prestasi ini telah terimplementasi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) KLU dr. Fauzan, Jumat (21/6).

“Iya memang ada revisi sekarang sudah diberlakukan. Acuan dari kami sudah ada nanti dipertegas melalui Perbup,” ungkapnya.

Sistem Zonasi mengharuskan para peserta didik menempuh pendidikan di sekolah terdekat dengan domisili masing-masing. Hasil daripada revisi, PPDB akan terbagi dari beberapa jalur, yakni 80 persen untuk jalur masuk berdasarkan zonasi, 15 persen untuk prestasi, dan 5 persen untuk jalur lainnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya agar pendidikan dapat dirasakan setiap warganegara. Sehingga stigma sekolah favorit lambat laun bisa terhapus.

“Sekarang tidak ada yang favorit. Misal dari Bayan mau sekolah ke Tanjung, itu tidak sesuai. Karena  pembagian zonasi tiap dusun artinya di dusun itu yang prioritas. Kecuali siswa berprestasi,” jelasnya.

Pihak sekolah sudah diingatkan oleh dikpora supaya tidak menerima calon siswa yang tak sesuai zonasi. Tentu impact aturan ini rupanya belum bisa sepenuhnya diterima sebagian masyarakat. Belakangan Dikpora KLU menerima protes dari orang tua calon siswa, mereka bahkan secara langsung menghadap ke Kepala Dinas dengan harapan bisa dibantu meloloskan anak mereka.

“Yang biasa diprotes kita oleh orang tua. Mungkin dikira begitu menghadap karena friend kan, bisa (saya aturkan). Tapi sama saja. Karena memang itu kebijakan pusat,” bebernya.

“Kecuali kalau mau masuk madrasah, sebab madrasah tidak menerapkan itu,” imbuhnya.

Dengan menimbang 15 persen prestasi, pihaknya berharap hal ini bisa dijadikan anak-anak di Lombok Utara supaya lebih giat lagi. Karena ketika mendapat prestasi maka siswa tidak terikat sistem zonasi tersebut. Bagi para orang tua diimbau untuk mengikuti aturan sehingga PPDB tahun 2019 ini bisa berjalan lancar.

“Bisa saja memaksa masuk ke sekolah (tujuan) tapi konsekuensinya nama mereka tidak akan masuk Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Ini jelas kerugian untuk siswanya,” pungkasnya.(iko)