in

Tiga LSM Desak Dinas Sosial Lombok Timur Ganti Pendamping PKH BPNT

Ilustrasi beras berkutu dan telur busuk

kicknews.today – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur, mengganti sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), yang menangani Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ketiga LSM tersebut di antaranya Garis Demokrasi, Serikat Masyarakat Selatan (SMS), dan Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) NTB.

Direktur Garis Demokrasi Sawaludin saat diterima Sekretaris Dinsos Lombok Timur, Jumat (14/6), mengungkapkan bahwa pihaknya bersama dua LSM lainnya sengaja datang, guna membeberkan temuannya di lapangan.

“Kami datang ke Dinsos ini meminta untuk mengganti seluruh pendamping SDM PKH, yang menangani masalah BPNT dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa di Lotim, karena (Dinsos, red) dianggap tidak ikut bermain dalam program BPNT tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, berdasarkan hasil temuan di lapangan, ada dugaan permainan yang dilakukan oknum Pendamping PKH dalam penyaluran BPNT. Dimana ditemukan para Pendamping bekrja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tufoksi)-nya.

Selain itu, lanjutnya, pendamping juga diduga berperan ganda yakni menjadi penyedia, penyalur, dan pengawas.

“Makanya kami minta untuk segera melakukan evaluasi terhadap semua pendamping ini, karena ingin masalah BPNT ini bisa berjalan baik dalam penyalurannya,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, karena terindikasi adanya dugaan pemotongan BPNT oleh oknum Pendamping, bahkan ditemukan pula penyimpangan seperti kualitas beras dan telur, maka pihaknya pun akan melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Kami tidak main-main dalam masalah ini. Kami punya bukti dan akan segera kami laporkan ke penegak hukum,” tegasnya seraya menambahkan bahwa pihak BRI juga harus diminta pertanggungjawaban dalam masalah ini, karena terindikasi ikut bermain.

Hal yang sama dikatakan Pengurus LARD NTB Andra Ashadi yang menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam, karena yang dirugikan adalah masyarakat penerima manfaat.

“Kami akan bawakan beras berbau dan telur busuk yang diberikan kepada masyarakat, dari program BPNT tersebut ke Kantor Dinas Sosial dan Kejaksaan nantinya, sebagai bukti kongkret. Termasuk adanya dugaan pemotongan juga,” ujarnya.

Senada, Ketua SMS Sayadi mengatakan bahwa pihaknya juga mencium adanya dugaan permainan, yang dilakukan Pendamping PKH mulai tingkat kabupaten hingga tinggat desa.

“Kami minta untuk diputihkan (diganti, red) semua petugas Pendamping SDM PKH di Lotim, kalau ingin masalah BPNT ini selesai. Dengan mengganti yang baru, apa susahnya? Ketimbang akan terus menjadi persoalan dengan perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab, yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekdis Sosial Lombok Timur Ibrahim mengaku sangat berterimakasih dengan adanya masukan tersebut, sebagai bahan evaluasi ke depan. Namun demikian, pihaknya mengatakan bahwa untuk melakukan pergantian semua pendamping SDM PKH, tidak semudah yang dibayangkan karena pengusulannya harus ke Pusat.

“Yang jelas kalau ada pendamping yang melanggar dan melakukan kesalahan, langsung akan diberikan tindakan tegas. Bahkan, bila perlu langsung dipecat sebagai bentuk ketegasan kami dalam masalah ini,” tegasnya. (Sul)