in

BPD Sambelia Minta Bupati Lombok Timur Pecat Kades

BPD Sambelia saat melakukan hearing ke Komisi I DPRD Lombok Timur (foto: sul)

kicknews.today – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambelia meminta kepada Bupati Lombok Timur, H.M. Sukiman Azmy untuk segera memecat Kades Sambelia. Sebab ia dinilai telah merusak tatanan pemerintahan yang ada di Desa Sambelia dengan berbagai macam persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BPD Sambelia, Samsudin, Wakil Ketua BPD, M. Saleh dan anggota BPD, Muhibin bersama masyarakat saat melakukan ‘hearing’ dengan DPRD Lotim, Asisten I Setda Lotim, Lalu Dami Ahyani, dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lotim, Lukman Nul Hakim di ruang komisi I DPRD Lotim, Kamis (13/6).

“Kami minta kepada Bupati Lotim untuk memecat Kades Sambelia karena dianggap dalam memimpin banyak persoalan yang terjadi di desa,” ungkap Ketua BPD Sambelia, Samsudin.

Pihaknya sudah melaporkan masalah perbuatan yang dilakukan Kades Sambelia ke Bupati Lotim pun ke kejaksaan  pada bulan Oktober tahun 2018. Namun belum ada respon dan tindaklanjut sampai saat ini. Begitu juga dengan Inspektorat dan Dinas PMD Lotim pernah datang turun ke lapangan melihat bukti, tapi kasus itu hilang bak ditelan bumi.

“Kalau tidak segera direspon, maka Desa Sambelia akan hancur kalau terus dipimpin oleh oknum Kades, sehingga kami datang ke DPRD Lotim untuk meminta suaka politik agar kasus ini bisa terselesaikan dengan cepat,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan Wakil ketua BPD Sambelia, Saleh mengaku sangat prihatin melihat kondisi pemerintahan di Desa Sembelia. Oknum kades disebutnya tidak senang bahkan benci terhadap BPD. Parahnya lagi BPD dikatakan sudah bubar dan tidak ada oleh oknum kades di masyarakat.

“Karena tidak sejalan dengan kepemimpinannya, BPD saja dikatakan tidak ada dan bubar oleh Kades tersebut,” selorohnya.

Dalam menjalankan pemerintahan di Desa oleh oknum kades tersebut, selama ini sangat semena-mena. Bahkan diduga melakukan dugaan korupsi atas dana desa, pungutan uang prona kepada masyarakat, termasuk penarikan pembuatan surat kepemilikan bagi warga yang mengurus bantuan korban gempa.

“Satu kata kunci untuk amannya pemerintahan di Desa Sambelia adalah oknum Kadesnya harus dipecat dengan diganti yang lainnya,” pintanya.

Menanggapi apa yang disampaikan BPD Sambelia, Ketua DPRD Lotim, Raden Rahardian Soejono mengatakan posisi DPRD dengan BPD sama-sama sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang ada. DPRD Lotim berada ditingkat kabupaten dan BPD di tingkat Desa.

“Kami mengapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan BPD Sambelia tersebut yang melakukan tugasnya dengan baik sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di Desa,” katanya.

“Upaya hukum yang dilakukan BPD Sambelia dengan melapor ke Bupati dan aparat penegak hukum tentunya sangat bagus sekali, untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Di sisi lain, Asisten I Setda Lotim Lalu Dami Ahyani mengatakan pihaknya menemukan beberapa fakta yang ada dan cara pemerintahan Kades Sambelia yang tidak pas di  masyarakat, tanda kutip adanya arogansinya dari Kades itu memerintah memang nampak.

“Yang benar kita dukung yang tidak tentunya menjadi pertimbangan dari DPRD  untuk memberikan masukan ke bupati,” tandasnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Lukman Nul Hakim menyimpulkan pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dari BPD Sambelia kepada pimpinan.(sul)