in

Fraksi DPRD Lombok Tengah Setuju Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018

kicknews.today – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Selasa (11/6) menggelar sidang paripurna untuk mendengar penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah, H Ahmad Puadi tersebut semua Fraksi di DPRD Lombok Tengah, masing-masing fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PPP, fraksi PKS, fraksi PBB, fraksi Nasdem dan fraksi Nurani Perjuangan setuju Ranpeda ABPD Tahun anggaran 2018.

Juru bicara (Jubir) fraksi Golkar H Mas’ud mengatakan, mencermati penjelasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Anggaran Tahun 2018 yang telah disampaikan melalui rapat paripuma sebelumnya. Pihaknya memandang bahwa pendapatan Daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama, berpikir cerdas dan bertindak cermat agar bagaimana PAD dari tahun ketahun terus meningkat. Sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat sedikit demi sedikit menjadi berkurang.

“Hal tersebut menjadi penting untuk membawa Lombok Tengah menjadi Daerah yang semakin leluasa dan bebas berkreasi, berinovasi dan berinprovisasi dalam mengelaola keuangan Daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umumnya serta para pelayan masyarakat lainnya,” jelasnya.

Sementara itu dari Fraksi Gerindra, Muhibban menegaskan, bahwa dalam laporan pertanggung jawaban Pemda telah terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa,red) yang mencapai Rp.58.358.151.321.12. Hal ini menunjukan lemahnya perencanaan anggaran dan program yang direncanakan dan itu merupakan salah satu bentuk kelemahan kinerja Pemerintah Daerah yang disebabkan pencapaian penyerapan anggaran yang tidak maksimal mengakibatkan, Unit Kerja Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memaksimalkan program kinerjanya dengan baik.

“Kedepan pencapaian penyerapan anggaran di setiap OPD harus ditingkatkan dengan pengawasan pada perencanaan yang maksimal, alokasi anggaran yang sesuai dan manajemen waktu yang harus lebih baik. Sehingga pada tahun anggaran berikutnya dapat mencapai target yang optimal,” pungkasnya.

Sementara dari fraksi PKB, H Ahkam mengatakan, secara substantif Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, merupakan laporan keuangan Daerah yang telah diperiksa oleh BPK RI yang meliputi laporan, realisasi, keuangan, neraca, laporan kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun demikian, mereka ingin mengingatkan bahwa predikat WTP tidak berarti bahwa pengelolaan keuangan Daerah telah sempurna dilaksanakan.

“Tetapi beberapa hal yang menjadi catatan BPK harus menjadi perhatian kita bersama. Sehingga pengelolaan keuangan Daerah dapat terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara dari fraksi Demokerat, M Samsul Qomar mengatakan, bahwa realisasi PAD anggaran 2018 sebesar Rp 1.976.693.763.598,60 atau 98,79 persen dari target penerimaan sebesar Rp 2.000.817.203.189.17. Sebagai evaluasi perbandingan pada LKPJ Tahun anggaran 2017, juga performanya sama, realisasi pendapatan lebih kecil dari yang direncanakan yaitu realisasi pendapatan Daerah tahun 2017 sebesar Rp 1.917.035.737.682,65 atau 8,85 persen dari target penerimaan sebesar Rp 1.939.411.582.943,73.

“Sementara realisasi belanja dan transfer Daerah 2018 sebesar Rp. 2.028.961.899.494.27 dari total anggaran sebesar Rp. 2.052.183.649.573,77 dan sebagai evaluasi perbandingan pada LKPJ Tahun anggaran 2017, juga performanya nya sama, Realisasi Pendapatan lebih kecil dan yang direncanakan,” jelasnya.

Untuk fraksi PPP, H Mayuki menyampaikan, beberapa pertanvaan penting sebagai dasar Pemda dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan dalam melakukan pembangunan yang akan datang. Seperti realisasi PAD pada tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan. Sehinga, pihaknya memberikan apresiasi atas kerja keras ekskutif dengan harapan terus ditingkatkan.

“Tapi harus tetap memperhatikan beberapa hal yang menyangkut pajak dan Kepada Pemda agar membentuk percepatan peningkatan PAD,”terangnya.

Sementara dari PKS, H Supli menegaskan bahwa untuk melihat efektifitas dan efesiensi setiap kegiatan yang dilakukan Pemda, maka sangat perlu disampaikan realisasi belanja kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tabel atau neraca dari setiap kegiatan. Dengan demikian hal tersebut kemudian dianalisa, dievaluasi dan menjadi panduan untuk menyusun program-program berikutnya. Sehingga prinsip keterbukaan, keadilan, rasional, dapat dicapai untuk setiap sumber pendanaan.

“Dalam hal keadilan anggaran, seperti pajak yang menjadi salah satu sumber PAD, maka Pemda harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Kemudian dalam hal pembelanjaan pengalokasikan harus memperhatikan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapiran masyarakat tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Dengan demikian terhadap Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, PKS setuju untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan dengan beberapa rekomendasi dan pertanyaan seperti terkait indek pembangunan manusia (IPM ) yang masih konstan dari setiap tahunnya, belum terlihat upaya yang menggembirakan untuk menaikkan IPM.

“Dengan IPM yang baik diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah,”tegasnya.

Sementara, dari fraksi PBB, Didik Arista menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan bagaimana status aset Daerah berupa hotel dan restoran berupa hotel tastura dan Aerotel Praya. Dua aset besar ini masih terlihat terlantar pasca kontrak kerjasama dengan PT Aerowisata. Padahal aset ini sangat potensial untuk dikembangkan.

“Bagaimana sikap Pemda terhadap Perusahaan Daerah Lombok Tengah Bersatu yang sampai saat ini masih melempem pasca personalan beberapa waktu lalu,”terangnya.

Termasuk mereka mempertanyakan apa yang telah dilakukan pemerintah Daerah untuk menyiapkan SDM masyarakat menyambut beroperasinya KEK Mandalika.

“Berapa tahun masa jabatan Kepala Lingkungan (Kapling) di wilayah Kelurahan di Lombok Tengah. Karena temuan fraksi Bulan Bintang dilapangan menunjukkan tidak ada periodesasi kepala lingkungan,”tegasnya.

Sementara dari fraksi Nurani Perjuangan, Suhaimi menegaskan bahwa meskipun realisasi APBD tahun 2018 sudah teralokasi sesuai dengan pos-pos yang sudah tertuang dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sudah di susun, maka meskipun dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tersebut terdapat surplus dari kegiatan operasional dan terdapat juga depisit dari kegiatan non operasional dalam pelaksanaannya.

“Fraksi Nurani Perjuangan bersefaham agar Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 ini, untuk dibahas pada agenda pembahasan-pembahasan selanjutnya,”tegasnya.

Jubur Fraksi Nasdem, M Tohri menegaskan, secara internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Pemda, baik secara menyeluruh maupun secara unit per unit melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada.

“Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal yakni pertanggungjawaban kepala SKPD dan kepala Daerah kepada masyarakat, DPRD dan Pemerintah,”terangnya.

“Fraksi Partai Nasdem setuju terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” pungkasnya (Adv/Ade)

Kerjsama Humas DPRD Lombok Tengah dengan Media Online Kicknews.today,” .