in ,

Organisasi Lintas Isu Sepakat Jaga Solidaritas Kebangsaan Pasca Pemilu

kicknews.today – Beberapa elemen bangsa yang memiliki komitmen kuat, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Rabu (29/5), menggelar Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan di Gedung Bintang Sembilan, Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Elemen bangsa yang hadir di antaranya dari unsur Rumah Milenial, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), dan Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD), sesuai rilis yang diterima kicknews.today, Kamis (30/5).

Dalam kegiatan tersebut, diimbau kepada segenap masyarakat agar jangan percaya dan jangan terprovokasi, dengan informasi hoax dan propaganda yang beredar pasca Pemilu 2019. Masyarakat harus berupaya merajut kembali persaudaraan dan kolaborasi, untuk menjaga perdamaian Indonesia.

Disamping itu, forum juga mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang berusaha maksimal, menjaga kondusifitas dan keamanan masyarakat pasca perhelatan Pemilu.

Selain itu, forum silaturahmi mendesak aparat hukum, untuk segera mengusut pelaku kerusuhan 21-22 Mei serta dalang dan pendana di belakangnya, karena kegiatan itu telah menelan banyak korban jiwa dan korban luka.

Dalam dialog itu, Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Bimo Suryono, mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir lebih jernih dan dewasa menyikapi dinamika yang terjadi pasca pemilu 2019.

Menurutnya, semua elemen bangsa berjasa atas terselenggaranya Pemilu yang aman dan tertib, termasuk aparat Kepolisian dan TNI.

Ia mengkritisi sikap sejumlah ormas yang melakukan berbagai aktivitas, yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Dimana aksi yang dilakukan pada 22 Mei lalu, kata Bimo, seharusnya tidak sampai ricuh yang mengakibatkan beberapa massa berjatuhan, termasuk aksi kerusakan di berbagai tempat.

“Bulan Ramadhan ini penuh maghfirah, bulan penuh pengampunan, jangan menciptakan golongan atau kelompok yang berpotensi menjurus kepada perseteruan,” ungkapnya.

“Namun saya optimis Indonesia akan tetap utuh dan kuat, selama kelompok masyarakat seperti NU-Muhammadiyah, PGI, dan lembaga agama lainnya, Polisi dan TNI serta pemerintah bekerjasama dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga menggarisbawahi berbagai statemen yang dimunculkan, terkait bolehnya melakukan unjuk rasa dan menyampaikan pendapat.

“Ya, demo memang diperbolehkan, tapi UU kan tidak membolehkan unjuk rasa sampai tengah malam, Polisi justru mengulur waktu memberikan kesempatan untuk berbuka, shalat, dan tarawih,” ujarnya.

“Namun setelah itu justru kericuhan terjadi dan massa menyerang Polisi. Polisi itu sudah mempertaruhkan hidupnya loh, anak istri mereka tinggalkan 24 jam, untuk keamanan bangsa ini,” tandasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Abdul Ghopur, Pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD), Hariara Tambunan, Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt. Jimmy Sormin, dan puluhan peserta dari berbagai kalangan.

Ketua Umum HIPAKAD Hariara Tambunan menuturkan, sudah saatnya semua elemen bangsa bersatu dengan tidak saling menjatuhkan. Menurutnya, tidak baik setiap kelompok merasa paling memiliki kewajiban menjaga negeri, sebab menjaga Indonesia adalah kewajiban bersama, bukan oleh lembaga tertentu.

Ia menegaskan, saat ini yang harus diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan dan kehancuran. Karena jika terjadi perpecahan antar bangsa, maka kerugian jelas kembali ke rakyat sendiri.

“Jalur-jalur hukum, kita harus hormati. Bulan Oktober adalah pelantikan Presiden, siapapun yang dilantik adalah yang dinyatakan menang oleh MK. Siapapun yang jadi kita hormati, karena itu konstitusi dan kita ini negara hukum, negara konstitusi,” tuturnya.

“Saya hanya ingin sarankan, dari detik ini sampai pelantikan Presiden, apa yang mau kita lakukan untuk negara dan bangsa. Apakah perdamaian, kerusakan atau kehancuran. Yang kita ingin, jelas perdamaian. Kalau kehancuran, ya yang hancur juga kita. Indonesia ini rumah kita, bangsa ini adalah bangsa kita,” tandas Hariara.

Sementara Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra menyampaikan, bahwa perubahan akan selalu terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Ia mengingatkan bahwa kita harus siap menghadapi perubahan. Jika tidak, yang akan terjadi adalah kita akan melawan perubahan itu.

“Saat ini bangsa dan negara kita sedang menjalani perubahan, seiring dengan perkembangan teknologi. Kemudian ada hoax dan ujaran kebencian, sebagai efek negatif perubahan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi. Kita harus bisa mengatasi hoax jika ingin maju,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Eksekutif PGI Pdt. Jimmy Sormin mengatakan, bahwa unsur identitas politik menguat sejak beberapa perhelatan pilkada.

“Identitas politik ini tumbuh dan menguat di Pilkada DKI 2017, kemudian di Pilkada Serentak 2018, dan akhirnya puncaknya di Pemilu 2019. Di berbagai daerah, kita mendengar deklarasi dukungan politik berdasarkan etnis ataupun agama. Hal seperti ini yang membuat bangsa kita semakin terkotak-kotak,” ujarnya.

“Ke depannya perlu ada kolaborasi dari organisasi-organisasi yang cinta damai. Kita harus melihat setiap orang adalah saudara sebangsa kita. Setiap organisasi harus berkolaborasi, untuk mendorong semangat perdamaian di antara kita,” imbuhnya.

Selanjutnya Pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat mengharapkan para tokoh bangsa, elit politik, dan tokoh agama dapat memberikan teladan, bagaimana menyikapi hasil Pemilu secara dewasa.

“Generasi milenial pastinya memperhatikan, bagaimana ucapan dan sikap dari para tokoh masyarakat, elit politik, dan tokoh agama. Ajarkanlah kepada kami bagaimana kita seharusnya merajut persaudaraan, bukannya permusuhan pasca pelaksanaan Pemilu ini,” ungkapnya.

Sahat menyayangkan adanya beberapa pihak, yang pasca Pemilu kemudian meminta dilakukannya referendum, untuk memisahkan diri dari Indonesia.

“Tidak pada Pemilu kali ini saja kita mengalami perbedaan politik. Kita dulu pernah mengalami gejolak politik yang lebih besar, bahkan pemerintah saat itu membubarkan beberapa partai politik. Namun tidak ada satupun tokoh bangsa dan elit politik saat itu, yang berpikir untuk memecahkan dan membubarkan negara kita,” tuturnya.

“Janganlah karena perbedaan politik sesaat, kita kemudian tega memecah-belah persatuan bangsa dan negara kita,” tambahnya.

Karena itu, lanjut Sahat, pada silaturahmi hari ini kita duduk bersama keluarga besar TNI dan Polri, juga bersama tokoh-tokoh agama kita dari PBNU dan PGI, tentunya ini merupakan simbol, bahwa Indonesia tetap solid dan tidak dapat dipecah-belah.

“Indonesia akan tetap bersatu dan damai. Ini adalah tugas kita bersama, untuk dapat berkolaborasi, terkhusus generasi muda,” pungkasnya.

Dalam kesempatannya, Direktur Eksekutif LKSB Abdul Ghopur mengatakan memahami demokrasi harus komprehensif, agar dapat mengetahui hakikat dari demokrasi tersebut.

Menurutnya, demokrasi dalam arti lain bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan yakni kemakmuran, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat.

“Demokrasi bukanlah pemicu perpecahan antar bangsa. Demokrasi adalah indikator bersatunya masyarakat, untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan Indonesia. Kuncinya, masyarakat harus menerima perbedaan pandangan dan legowo atas berbagai kebijakan, yang telah disepakati atas nama bangsa Indonesia. Perbedaan adalah rahmat dan kita wajib mengelolanya dengan bijaksana,” jelasnya.

Intelektual muda NU ini, juga menyikapi adanya permintaan referendum pasca perhelatan Pemilu 2019.

“Kemerdekaan Indonesia adalah hasil ijtima para ulama. Ini sangat penting bahwa kemerdekaan dan persatuan Indonesia, juga didukung para ulama. Mari kita jaga bersama persatuan dan perdamaian Indonesia,” tegasnya. (red)