in

PKC PMII Bali-Nusra Gemakan Persatuan Demi Kedaulatan NKRI

kicknews.today – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC. PMII) Bali-Nusa Tenggara (Nusra), Senin (27/5) sore, menggelar aksi damai menyikapi polemik pasca pengumuman dan penetapan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres), oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan kemenangan pasangan 01 Ir. H. Joko Widodo-Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin).

Ketua Umum PKC PMII Bali-Nusra Azis Muslim mengungkapkan, setelah melihat polemik bangsa Indonesia pasca pengumuman hasil Pilpres 2019 lalu, banyak terjadi keributan dengan melakukan aksi demonstrasi.

“Aksi demonstrasi yang anarkis oleh demonstran yang tidak menerima pengumuman tersebut, dengan tuduhan miring kepada pihak penyelenggara Pemilu baik itu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri,” ungkapnya.

Dengan adanya fenomena tersebut, pihaknya selaku generasi pergerakan merasa terpanggil, untuk menggugah nurani semua elemen bangsa guna kembali merekat persatuan dan kesatuan, demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta.

Sementara koordinator lapangan (Korlap) aksi Muhammad Shalihin mengatakan, aksi yang dilakukan di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, bertujuan untuk menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan serta demi perdamaian bangsa.

“Ini kami lakukan agar masyarakat Indonesia, tidak terprovokasi dengan isu SARA dan hoax serta ujaran kebencian, yang sengaja digulirkan oleh oknum-oknum atau elit politik nasional dan internasional, yang ingin memecah belah persatuan bangsa Indonesia yang plural,” ujarnya.

Dikatakan, empat pilar bangsa Indonesia jangan coba-coba untuk diganggu gugat oleh siapapun. Termasuk kewajiban kita untuk menjaga institusi negara, yang telah mengabdikan diri demi negara.

“Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 sebagai empat pilar bangsa yang telah final, jangan mencoba untuk diganggu oleh pihak manapun,” ucapnya.

“Keberadaan institusi negara pun patut dijaga dan diberikan apresiasi, untuk kerja keras dan kinerjanya dalam melaksanakan Pilpres dan Pileg atau Pemilu Serentak,” tegas Sholihin.

Menurutnya, jika ada kelalaian dan kecurangan penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya, maka negara telah memberikan ruang dan alur serta aturan.

“Laporkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai amanat UU yang berlaku, bukan dengan cara melakukan tindakan mobilisasi masa, untuk menyuarakan ketidakadilan yang belum tentu benar adanya,” katanya.

Lebih jauh dalam orasinya Sholihin mengatakan, TNI dan Polri sebagai aparat keamanan telah bekerja maksimal dalam menjalankan kerja-kerja positif, agar situasi dan kondisi tetap kondusif.

“Pada Pemilu tahun 2019 ini berjalan dengan baik, dan itu semua berkat aparat keamanan yang dengan semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik demi tercapainya situasi keamanan dan ketertiban di tengah-tengaj masyarakat,” tandasnya.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB AKBP H. Purnama, S.I.K. yang menemuai massa aksi, memberi apresiasi positif karena aksi yang dilakukan telah sesuai prosedur.

“Ini baik, ternyata mahasiswa NTB ingin menyampaikan kepada semua elemen bangsa, aspirasinya mendesak Polri mengusut tuntas dalang dan perusuh kejadian 21-22 Mei 2019,” ujar AKBP Purnama.

Sementara terkait peristiwa yang terjadi di Jakarta, pihaknya mengatakan bahwa itu menjadi ranah hukum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

“Mari kita yang ada di NTB, menyukapi apa yang terjadi di Pusat dengan lebih cermat, jangan mudah terprovokasi dan bertindak di luar aturan,” katanya.

Adapun beberapa tuntutan massa aksi yang dibacakan Ketua Umum PKC PMII Bali-Nusra, di antaranya mempercayakan sepenuhnya, seluruh proses terkait Pemilu 2019 kepada penyelenggara yakni KPU atau Bawaslu.

“Kedua, mendukung aparat keamanan (TNI/POLRI) dalam menjaga perdamaian bangsa dan kedaulatan NKRI,” ucap Azis Muslim.

Selanjutnya, mendesak pihak Polri mengusut tuntas dalang dan perusuh aksi tanggal 21-22 Mei 2019. Termasuk mengambil tindakan tegas terhadap antek-antek kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, yang disinyalir sebagai provokator pemecah belah bangsa.

“Kelima, Pancasila jaya, NKRI HARGA MATI,” tegasnya yang selanjutnya menyerahkan petisi sikap tersebut kepada Kabid Humas Polda NTB. (red)

Massa PMII Bali-Nusra saat aksi damai di depan Mapolda NTB