in

Ombudsman RI Bahas Penanganan Gempa di Lombok Barat

kicknews.today – Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat  (NTB) bersama tim pusat, Kamis (23/5), mengunjungi Kabupaten Lombok Barat untuk membahas tata kelola pelayanan, khususnya bidang kesehatan pada daerah yang terdampak bencana gempabumi beberapa waktu lalu.

Asisten Koordinator Bidang Pencegahan pada Ombudsman RI Perwakilan NTB, M. Ridho menjelaskan, dalam kunjungannya tersebut pihaknya ingin mengetahui ada tidak kendalanya, selama proses penanganan bencana mulai dari masa pra bencana, tanggap darurat bencana hingga pasca bencana gempa.

“Kami ingin mendapatkan masukan dan masukan ini akan kami himpun, kemudian akan kami berikan masukan yang nantinya bisa ke Pemerintah Daerah, dan bisa juga perbaikan untuk Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Dikatakan, masukan itu termasuk terkait mekanisme pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana, khususnya dana tidak terduga di Lombok Barat.

“Bisa saja output-nya adalah perubahan kebijakan, bisa saja juga penyempurnaan kebijakan, atau ada kebijakan yang belum terakomodasi bisa dibuatkan kebijakan oleh Pemerintah Pusat,” jelas Ridho.

Setelah dalam pertemuan itu masing-masing kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memberikan pemaparan dan menyerahkan data yang telah diminta sebelumnya, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemkab Lombok Barat.

“Secara garis besar kami mengapresiasi data-data dan kordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Lombok Barat,” ucapnya.

Menurutnya, secara garis besar pihaknya juga mendapatkan gambaran, apa saja bentuk tindak lanjut dan penanganan Pemerintah Lombok Barat.

“Dari semua leading sector, mulai dari huntap dan jadup. Termasuk penanganan korban bencana mulai dari bencana, pasca bencana, dan tahap rekonstruksi saat ini,” terangnya.

Diungkapkan, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 kegiatan itu menjadi agenda Ombudsman, untuk memetakan khususnya bidang kesehatan, sejauhmana penanganan dan evaluasi termasuk monitoringya. Dimana mengingat Lombok dan beberapa wilayah di Indonesia terdampak bencana selain di Palu, Banten, dan Lampung.

Untuk diketahui, Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu wilayah di NTB, yang terdampak bencana gempabumi Agustus 2018 lalu. Dimana menurut data menyebabkan 72.222 rumah warga rusak, serta kerugian materiil yang mencapai lebih dari Rp. 4 triliun.

Adapun wilayah Lombok Barat yang terdampak parah, yakni empat kecamatan diantaranya Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, dan Kecamatan Narmada.

Sementara Sekretaris Daerah Lombok Barat H. Moh. Taufiq, saat menerima tim di Ruang Rapat Umar Madi Kantor Bupati Lombok Barat mengatakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Ombudsman merupakan lembaga negara yang tugasnya menilai dan mengevaluasi kinerja aparatur.

“Kedatangan Ombudsman, untuk mengetahui bagaimana mekanisme terkait tata kelola khususnya bidang kesehatan, pada daerah terkena bencana alam,” ungkapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Lombok Barat, Kepala Inspektorat, para kepala OPD terkait, perwakilan Dandim 1606 dan Polres Lombok Barat, serta pihak BPJS Kesehatan dan Sekretaris PMI. (red)