in

Peringati Harkitnas, PMII dan Forkopimda Lombok Timur Serukan Rekonsiliasi Nasional

Suasana sarasehan Harkitnas PMII Lombok Timur

kicknews.today – Seruan rekonsiliasi nasional pasca Pemilihan Umum (Pemilu) demi keamanan nasional dan disintegrasi bangsa, disuarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur, Senin (20/5), dalam gelaran sarasehan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Gedung Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain itu, kegiatan yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) itu, juga menyerukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta waspada terhadap merebaknya berita atau informasi hoax.

Ketua II Eksternal PC PMII Lombok Timur Ali Satriadi mengungkapkan, Pemilu Serentak 2019 merupakan salah satu momen krusial dalam perjalanan bangsa mencari pemimpin.

“Kami prihatin dan sedih melihat kondisi masyarakat di bawah masih terbelah dan berkubu-kubuan, padahal Pemilu sudah selesai. Tinggal kita bersabar menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI),” ungkapnya.

Dikatakan, Harkitnas ini tentunya menjadi momentum untuk bersama menjaga persatuan dan kesatuan. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila jauh lebih penting, ketimbang hanya pesta lima tahunan. Itulah yang menjadi pijakan PMII Lombok Timur melalui Komisariat PMII IAI Hamzanwadi NW Pancor, mengadakan Saresehan pada tanggal 20 Mei 2019.

“Di akhir acara kami juga akan mengadakan deklarasi, menyerukan semua pihak tidak ada lagi kubu 01 dan 02, yang ada hanya 03 yakni Persatuan Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam sila ketiga dasar negara kita, Pancasila,” tandasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Lombok Timur Retno Sirnopati mengatakan, Pemilu 2019 masih belum selesai sepenuhnya, karena masih banyak tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, seperti verifikasi laporan aduan dan lain sebagainya.

“Menerima aduan para calon legeslatif (caleg) atau calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Menurutnya, para kontestan dan masyarakat harus bersabar menunggu hasil pengumuman dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

“Kami imbau untuk para peserta, timses, simpatisan Pemilu tetap harus menahan diri, tidak perlu ada deklarasi-deklarasi kemenangan, syukuran kemenangan, dan tidak boleh peserta Pemilu memasang alat peraga kemenangan,” katanya.

“Kita harus dan wajib menunggu keputusan resmi dari KPU pada tanggal 22 Mei nanti, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Mewakili Forkopimda, Mustamin Hasyim menyampaikan bahwa pada intinya Pemilu 2019, merupakan pemilu terbesar dalam sejarah ke-pemilu-an selama Indonesia berdiri. Namun demikian pihaknya mengapresiasi pelaksanaan Pemilu yang lancer.

“Ini juga jangan sampai kita di Lombok Timur untuk ikut-ikutan, hal ini insyaAllah kami dengan unsur Forkopimda, Bakesbangpoldagri, Polres, Kodim cepat melakukan upaya-upaya antisipasi pergerakan massa, supaya tidak ikut berbondong-bomdong ke Jakarta,” terangnya.

Senada dengan Mustamin, dari unsur akademisi Mastur Sonsaka mengatakan bahwa pada intinya Pemilu 2019, adalah pemilu yang paling menggemparkan jiwa, pikiran, dan tenaga baik selaku masyarakat pemilih, peserta maupun penyelenggara.

“Tinggal semua pihak untuk mengawal proses ini hingga diumumkan oleh wasit yakni KPU, siapa yang menang dan siapa yang belum beruntung. Harus semua pihak menerima setiap perjalanan sistem demokrasi kita di Indonesia ini,” ucapnya.

“Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Semua kita kembalikan kepada Tuhan YME, semua sudah memiliki jalan dan takdir masing-masing yang sudah digariskan oleh Allah SWT,” ajaknya.

Pihaknya juga berharap segenap elemen bangsa mampu menahan diri dari tindakan-tindakan yang inkonstitusional atau melanggar hukum. (red)