in ,

PERKUBAL: Jokowi Harus Cek Indikasi “Permainan” Pembangunan Rumah Korban Gempa

Ketua PERKUBAL, Hery Santoso

kicknews.today – Hampir setahun sudah Lombok dilanda bencana gempa dahsyat yang meluluhlantakan ribuan rumah dan menelan ratusan korban jiwa. 5,1 triliun rupiah sudah disalurkan pemerintah pusat untuk membantu Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG). Namun hingga saat ini pembangunan rumah untuk korban bencana belum juga tuntas.

Pemerintah pusat pada dasarnya telah menyederhanakan proses sehingga birokrasi yang dihadapi masyarakat tidak lagi berbelit belit. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat bertatap muka dengan para penerima bantuan di Gedung HAKA Bertais, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat 22 Maret 2019 lalu.

“Sehingga prosedur yang dulu ruwet ada 17 prosedur sudah kita potong tinggal 4. Tetapi saya lihat juga tadi, masih dari sini ke sini, ke sini. Jadi masih 4 tahapan. Tapi menurut saya sudah cepat,” kata Jokowi.

Namun begitu, Ketua Persaudaraan Kuli Bangunan Lombok (PERKUBAL), Hery Santoso menganggap upaya yang dilakukan pemerintah tidaklah efektif, bahkan dia menganggap keterlambatan pembangunan RTG ini adalah “Bencana Sosial” dalam arti setelah bencana alam yang dihadapi masyarakat, karena ketidakjelasan dari pemerintah akhirnya masyarakat yang menjadi korbannya. Hingga saat ini masih sangat banyak warga masyarakat korban bencana yang masih tinggal di tenda-tenda dan rumah hunian sementara yang tak layak.

“Ada masalah yang terjadi dalam pembangunan rumah korban bencana gempa karena target meleset jauh dari harapan. Ada masalah yang disengaja dan ada yang tidak tapi saya yakin semuanya disengaja, kalau tidak ada masalah rumah masyarakat sudah jadi semua,” kata Hery.

Hery melihat hal ini merupakan ketidakmampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan fasilitator memecahkan persoalan pembangunan rumah.

Menurutnya, secara teknis, rumah yang dibangun itu adalah Rumah Sederhana, jadi seharusnya tidak ada kendala dalam pembangunan tapi kenyataannya sampai saat ini pun masih banyak yg belum selesai.

Hingga saat ini pihak fasilitator selalu mengeluhkan kekurangan tukang, faktor cuaca dan lain-lain. Menurut Hery yang sudah malang melintang di dunia pertukangan ini sebaiknya mereka mundur dan diganti saja dengan yang lebih mampu dan bisa kerja.

“Jangan jadi fasilitator jika masih mengeluhkan yang memang seharusnya menjadi tanggung jawab dan resikonya padahal dana dari pemerintah sudah keluar,”cetusnya.

“Uang bantuan bencana sudah digelontorkan pemerintah sekian triliun tapi sampai sekarang masih belum ada hasilnya. Jika ada prosedur hukum, kejahatan mempermainkan masyarakat menggunakan dana bencana itu hukumannya harus 3 kali lipat,” pungkas Hery.

Yang menjadi kejanggalan menurut Hery, adalah mengapa banyak warga yang tidak memilih pembangunan Rumah dari bahan yang lebih mudah dikerjakan seperti rumah dengan struktur baja yang justru lebih direkomendasikan oleh PUPR.

“Malah masyarakat lebih banyak yang memilih rumah dengan struktur beton yang dikerjakan secara konvensional dengan resiko lebih lambat, pengerjaan lebih rumit, pembiayaan lebih tinggi dan kualitas beton yang sulit distandarkan,”jelas dia.

Hery menduga ada oknum yang melakukan penggiringan opini kepada masyarakat untuk memilih pembangunan rumah kovensional atau tipe RIKO karena ingin mengambil keuntungan dalam penjualan material alam seperti batu dan pasir, padahal Lombok masih dalam keadaan gempa dan tipe rumah tersebut tidak cocok dalam situasi sekarang yang membutuhkan kecepatan untuk kelayakan tinggal masyarakat korban bencana.

“Mengatasi persolan ini, dalam waktu dekat PERKUBAL dengan beberapa LSM akan membuat posko pengaduan di daerah yang bermasalah sehingga dapat membantu masyarakat menyelesaikan sengkarut persoalan-persoalan di lapangan,” kata dia.

Dia berharap dengan rencana kedatangan kembali Presiden Jokowi ke Lombok besok, Jum’at 17 Mei 2019 untuk meninjau proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah yang bermasalah.

“Jadi Presiden mengetahui kondisi yang sebenarnya, bukan hanya di daerah-daerah yang telah dikondisikan,” (ard-red)