in

17 Ribu Data Korban Gempa di Lombok Utara Bermasalah

BPBD Lombok Utara saat mengumpulkan seluruh Kadus untuk validasi data (foto: rico)

kicknews.today – Verifikasi terhadap penerima bantuan dana korban gempa di Lombok Utara oleh BNPB rupanya menguapkan masalah baru. Tercatat didalam SK Bupati terdapat nama-nama yang doble, pun tidak terdapat NIK pada saat pendataan. Untuk itu BPBD Lombok Utara pada Kamis (16/5) mengumpulkan seluruh Kepala Dusun (Kadus) guna mensingkronkan kembali data di bawah.

Seluruh kadus yang kurang lebih 400 orang tersebut dikumpulkan oleh BPBD di depan RSUD Tanjung. Dalam prosesnya mereka diberikan blanko yang berisi sejumlah kesalahan pada pendataan warganya yang mendapatkan bantuan itu. Diungkapkan Kasi Rekonstruksi BPBD Lombok Utara I Wayan Sweden, kadus bertugas memperbaiki data hingga deadline yang ditentukan.

“Kita kumpulkan para kadus untuk clearkan data nick dan nomor yang teridentifikasi di blanko. Sebab tanggal 18 batas waktu SK harus dikirim ke pusat,” ungkapnya pada wartawan.

Menurutnya, terhadap adanya kesalahan data nanti usai dilakukan singkronisasi maka BPBD hanya akan mendelete nama-nama tersebut. Namun hal ini tidak akan membuat progres pencairan yang sejatinya sudah berjalan justru mandek. Pasalnya, dari SK awal hingga memasuki SK Bupati yang ke-26 ini banyak masyarakat yang telah melakukan pencairan hingga membangun Hunian Tetap (Huntap) yang berkonstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG).

“Ini sudah di SK-kan Bupati makanya di verifikasi BNPB pusat kemarin, mereka binggung karena kemarin kita tidak lampirkan NIK dan KK. Tapi ini tanpa menunda proses pencairan itu,” kata dia.

Dijelaskannya, tercatat data korban gempa yang masuk dalam SK lalu mengalami kesalahan jumlahnya kurang lebih 17 ribu. Jumlah ini mengerucut pada kesalahan doble nama maupun NIK dan KK sebanyak 4,8 ribu, kemudian kesalahan yang tanpa NIK sebanyak 13 ribu. Sweden menilai kesalahan itu muncul lantaran kala pendataan awal banyak Kadus yang kurang teliti pun pemkab mesti mengejar deadline kucuran DSP tahap awal oleh BNPB.

“Nah sekarang kalau SK terakhir tidak masuk ke pusat, usulan ini tidak bisa disetujui makanya tergantung negosiasin di pusat lagi nanti,” jelasnya.

Hal lain menyangkut progres pembangunan RTG di Lombok Utara sendiri jumlahnya masih jauh dari harapan. Berdasarkan data BPBD Lombok Utara tanggal 8 Mei 2019 dari target rusak berat 44,014 bangunan yang sudah selesai hanya 768 unit. Sementara yang sedang mengerjakan 5,340 unit. Menambah ironi ketika tenaga pendamping atau fasilitator saat ini jumlahnya justru sangat terbatas.

“Ada fasilitator di tiap desa namun mereka sudah putus kontrak tanggal 12 April makanya stagnan. Melihat momentum ini 300 orang kemarin sudah diperpanjang lagi ditempatkan ditempat semula,” ucapnya.

“Kita diberikan angin segar untuk rekruitmen (fasilitator) tapi sekarang kita fokus validasi dulu lalu buat panitia dan honornya nanti dari BNPB. Kemarin sudah diusulkan ke pusat dan di komunikasikan oleh Kepala BPBD NTB baru, bahwa yang akan membiayai honornya itu pusat melalui DSP mereka akan direkrut sampai tanggal 25 Agustus. DSP masih berjalan sepanjang massa darurat hingga massa pemulihan,” imbuhnya.(iko)