in

DPRD Lombok Utara Serahkan Rekomendasi LKPJ Bupati 2018

Bupati KLU saat menerima rekomendasi terhadap LKPJ 2018 (foto: rico)

kicknews.today – Melalui Rapat Paripurna istimewa DPRD Lombok Utara telah menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir tahun anggaran 2018 di aula paripurna DPRD sementara, Senin (13/5). Dari laporan Panitia Khusus (Pansus) tiga bidang memberikan sejumlah catatan capaian dan ketidakcapaian dalam melaksanakan pembangunan 2018.

Wakil Ketua Pansus LKPJ Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, Narsudin menyampaikan, pembangunan infrastrutur harus berpedoman kepada RTRW. Pembangunan yang terarah dan terukur dengan mempertimbangkan azas manfaat serta target yang akan dicapai disesuaikan dengan keuangan daerah.

“Pembangunan infrastruktur di seluruh OPD harus berpedoman pada aspek anti gempa. Pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan rekanan juga harus ditingkatkan. Jika terdapat temuan yang belum diselesaikan, maka harus segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Sementara Ketua Pansus LKPJ Bidang Pendapatan dan Belanja Daerah, Debi Iriawan mengatakan, untuk mengukur hasil pembangunan dalam LPKJ 2018 memberikan rekomendasi yaitu Pendapatan Daerah KLU ditetapkan sebesar Rp. 908.669.663.006,59 dan realisasi sebesar Rp. 879.536.248.712,98 atau mencapai 96,79%, menurun 3,45% dibandingkan tahun 2017. Terhadap pencapaian ini pansus memahami bahwa menurunnya pendapatan daerah diakibatkan bencana gempa bumi yang berdampak terhadap tidak maksimalnya pengelolaan retribusi daerah terutama di sektor pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang PAD Lombok Utara.

“Namun secara khusus  berdasarkan hasil pembahasan pansus masih banyak yang harus dibenahi anatara lain, meninjau kembali tarif retribusi, memaksimalkan potensi yang ada, melakukan pengawasan yang lebih intensif, melakukan koordinasi dengan OPD pengelola PAD melakukan pemutakhiran data potensi dan kerjasama tim/stakeholder, melakukan/pemberlakuan sistem ITE, menjadikan 3 Gili sebagai destinasi wisata,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menanggapi laporan pansus mengatakan, seluruh rekomendasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh eksekutif. Pihaknya menilai kaitan dengan APBD 2018 sudah sangat baik penggunaanya, demikian target-target pemerintah. Pasalnya, ditengah kebencanaan angka kemiskinan justru mengalami penurunan yang progressnya cukup massif ketimbang kabupaten dan kota se-NTB.

“Angka kemiskinan kita penurunannya sangat bagus. Ini poin pentingnya karena kita berada ditengah situasi bencana. Untuk saat kebencanaan kenapa dana tidak terduga tidak di eksekusi, sebab kita melihat waktu itu ada DSP dari BNPB Pusat maka itu kita harus saving anggaran untuk dialihkan ke yang lain,” ucapnya.

“Kaitan dengan WUB sebagaimana masukan dewan kita sudah lakukan. Bukannya tidak jalan, setiap tahun kita anggarkan paling sedikit Rp 15 miliar. Namun itu terbentur oleh aturan, maka kita siasati pemberian bantuan permodalan nanti berupa barang dan jumlahnya bisa lebih dari Rp 3 juta,” imbuhnya.(iko)