in

Tingkat Partisipasi Pemilu di Lombok Utara Lampaui Target Nasional

Ketua Bawaslu dan Komisioner KPU (tengah) saat menghadiri siaran pers Humaspro KLU (foto: rico)

kicknews.today – Pesta demokrasi yang sudah digelar belum lama ini di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dinilai berjalan kondusif dan aman. Pemkab Lombok Utara pun mengapresiasi penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Lombok Utara. Tidak hanya itu, selain aman, pemilu kali ini tingkat partisipasinya justru melampaui target yang dicanangkan pusat. Hal ini terungkap pada saat konfrensi pers yang diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokler Setda KLU, Selasa (7/5) di Aula Kantor Bupati Lombok Utara.

Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Lombok Utara Zaki Abdillah, mengungkapkan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya relative tinggi. Angka yang dipantau oleh KPU tercatat berada di 85,05 persen sementara jika dilihat dari target skala nasional hanya berkisar kurang lebih 77,05 persen.

“Masyarakat memaknai pemilu 2019 sebagai demokrasi yang substantif dan bukanlah semata-mata demokrasi prosedural, apalagi sekedar seremonial lima tahunan. Ini terbukti tingkat partisipasi wajib pilih yang meningkat drastis,” ungkapnya.

Dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi, menggambarkan kualitas demokrasi kian meningkat di Lombok Utara. Kesadaran saksi masing-masing caleg, partai, ataupun pemilihan presiden sudah kian dimengerti. Walaupun ada dinamika protes juga terjadi dalam pemilu kali ini, tetapi masih pada tingkat kewajaran. Semua proses tahapan pemilu dilakukan sesuai jadwal.

“Saat ini tahapan sudah masuk pada pleno ditingkat provinsi. Demikian secara aturan diberikan ruang selama 3 hari bagi calon yang ingin menggugat hingga ke tingkat MK,” ujarnya.

Namun demikian, meski jumlah partisipasi meningkat bukan berarti tidak ada masalah dalam gelaran pesta demokrasi ini. Pasalnya, dari seratus ribuan jumlah wajib pilih tercatat cukup banyak juga suara yang tidak sah menghiasi TPS di Lombok Utara. Menurut Zaki, hal tersebut merupakan PR KPU Lombok Utara untuk lebih mengedukasi, sosialisasi, sebelum menyongsong pemilukada tahun 2020 yang tahapannya dimulai pada September 2019 nanti.

“Ini jadi PR dan catatan KPU. Total suara yang tidak sah bervariasi, di pilpres mencapai 5.526 ribu, sementara di DPD mencapai 32 ribu lebih. Perlu peningkatan sosialisasi tata cara pencoblosan yang efektif dari penyelenggara ke depan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lombok Utara Adi Purmanto, mengatakan catatan kepada KPU tentu ada salah satunya terhadap penetapan jumlah DPT. Sebab menurut dia, terdapat sekitar 4 ribu masyarakat tidak masuk dalam hak pilih. Selanjutnya kendati presentasi tingkat partisipasi cukup besar, ia melihat kurangnya sosialisasi juga menjadi faktor penyebab jumlah surat suara yang tidak sah tinggi.

“Mungkin ke depan dilakukan simulasi atau bagaimana. Kami juga berharap jangan tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih saja yang tinggi, namun partisipasi untuk melaporkan jika terjadi kecurangan dan pelanggaran juga harus tinggi di bawah,” katanya berharap.

“Jangan sampai warga cuek, acuh, dan tidak ingin mendeteksi yang berkaitan dengan money politik. Lalu terhadap laporan yang sudah masuk, kita tetap terima dan tindaklanjuti selama ada bukti yang real,” imbuhnya.(iko)