in

May Day: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ilustrasi May Day

Oleh: Taufan, S.H., M.H

# Tragedi Hymarket

Secara embrionik, May Day dimulai ketika terjadi pemogokan pekerja di Amerika Serikat yang pertama kalinya pada tahun 1806. Para pengorganisir aksi mogok kerja itu dihadapkan ke pengadilan, terungkap fakta pekerja di era itu harus bekerja 19-20 jam per hari. Kelas pekerja Amerika Seriat kemudian memiliki agenda perjuangan bersama, menuntut pengurangan jam kerja. Peter McGuire, menghimpun kekuatan para pekerja dan pengangguran. Kemudian terjadi serangkaian aksi mogok kerja yang menuntut pengurangan jam kerja. Puncaknya, tanggal 1 Mei tahun 1886, sekitar 400.000 buruh di Amerika Serikat mengadakan demonstrasi besar-besaran selama 4 hari untuk menuntut pengurangan jam kerja mereka menjadi 8 jam sehari. Pada tanggal 4 Mei 1886 demonstran melakukan aksi pawai, terjadi kekacauan di alun-alun Haymarket Chicago, dimulai dari permintaan Polisi untuk pembubaran aksi, ledakan bom dan penembakan ke arah demonstran, ratusan orang tewas dan para pemimpinnya ditangkap dan dihukum mati.

Pada bulan Juli 1889 Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di Amerika Serikat tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia. Sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day, diperingati oleh kaum buruh.

# May Day di Indonesia

Hari buruh di Indonesia pertama kali di peringati pada tahun 1920. Periode kekuasaan Orde Baru, hari buruh tanggal 1 Mei tidak lagi di peringati di Indonesia. Aksi ini dihubungkan dengan gerakan dan paham Komunis. Setelah Orde Baru berakhir, tanggal 1 Mei kembali menjadi peringatan hari buruh di Indonesia. Usai masa reformasi, peringatan hari buruh tanggal 1 Mei identik dengan aksi demonstrasi, diantaranya menuntut kepastian jaminan sosial dan upah yang layak. Beberapa kali memang ada ketegangan antara demonstran dengan aparat. Selaras dengan jaminan hak yang dituangkan dalam Amandemen UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pada tahun 2013 Pemerintah secara resmi menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh internasional dan sebagai hari libur nasional, yang dimulai pada Kamis 1 Mei 2014.

# Gerakan May Day Hari ini

Rentetan pergerakan sampai pada Tragedi Hymarket merupakan puncak kesadaran kolektif akan nilai dasar kemanusiaan dan keadilan, yang menginspirasi Hari Buruh secara global melalui aksi demonstrasi untuk menuntut hak pekerja. Pada perkembangannya, Hari Buruh tidak selalu identik dengan gerakan “buruh” dan “kekerasan”, sebagai gerakan awalnya. Di Indonesia, beberapa tahun terakhir aksi berlangsung aman, pun tidak hanya diperingati pekerja, tetapi juga bersama mahasiswa, organisasi kemasyarakatan maupun elemen masyarakat lainnya. May Day perlu dilihat pula dalam pendekatan persatuan bangsa yang  dapat dilaksanakan dengan berbagai model, selain aksi tertib “demonstrasi” di jalan, dapat mengoptimalkan fungsi media, dan tidak hanya menyuarakan aspirasi buruh sebagai esensinya, juga perlu menyerap semua suara bangsa, menuntut hak kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah jaminan sosial ataupun pelayanan kesehatan yang menjadi tuntutan berulang, bukan hanya masalah buruh, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Noam Chomsky dalam “How The World Works”, menyinggung hal demikian, serikat-serikat pekerja, perlu mengupayakan pula tuntutan layanan kesehatan yang layak untuk penduduk pada umumnya.

# Fungsionalisasi Hukum Ketenagakerjaan

Tujuan Negara Indonesia telah ditegaskan dalam dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian, Negara memiliki kewajiban dalam mewujudukan kesejahteraan masyarakat.

Pembukaan UUD NRI tersebut juga diperkuat oleh muatan Pancasila sebagai modus vivendi (kesepakatan luhur) yang diistilahkan oleh Soekarno sebagai “Philosophische grondslag”, “filosofische principe” dan “Weltanschauung”. Dalam hal ini, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukan kemana bangsa dan negara harus dibangun.

Untuk mewujudkan tujuan negara atau cita berdasar Pancasila tersebut, maka salah satu upaya rasional yang mengarahkan pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah melalui pembangunan nasional di berbagai bidang, sehingga tugas negara dalam negara kesejahteraan adalah menyelenggarakan kepentingan umum untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya berdasarkan keadilan dalam suatu negara hukum.

Mencermati berbagai kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, pembangunan nasional dilaksanakan terutama melalui pendekatan pembangunan ekonomi, asumsi dasarnya bahwa dengan pembangunan ekonomi dapat mempercepat akses terhadap kebutuhan dasar, yang diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dapat mewujudkan kesejahteraan. Strategi tersebut mungkin tepat, Cina telah membuktikannya. Di lain tempat, awalnya Amerika serikat memiliki stategi pembangunan nasional melalui prioritas pembangunan sumber daya manusia. Keduanya memang terlihat berhasil, strategi berjalan dengan baik. Sepertinya, kita menginginkan keduanya bekerja bersamaan, sambil berharap kasih tuhan.

Amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 memperkuat dengan penambahan substansi Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Ide dasar ayat (4) tersebut membingungkan, kita tidak suka menyebutnya pertentangan, dan segera mencari kata yang dapat diterima, perpaduan. Walau sebenarnya memaksakan suatu hal yang bertolak belakang, itu jelas pekerjaan yang tidak selalu mudah. Tidak heran, produk hukum di bawahnya, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menumbuhkan semangat ekonomi pasar (istilah sopan untuk “Kapitalisme”), menarik minat investasi bersamaan dengan kemudahan penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian lahir Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing berikut ketentuan teknis Permenaker No. 10 Tahun 2018, yang memiliki gairah sebagaimana tercantum dalam konsideran yaitu untuk meningkatkan investasi. Dalihnya, menyederhanakan. Catatan Gosta Esping Andersen dalam The Three Worlds Of Welfare Capitalism, perlu diperhatikan, bahwa: negara dalam pilihan kapitalisme sekalipun seperti melalui pembukaan investasi dan memberikan ruang terhadap dominasi pasar berpotensi memunculkan kesenjangan sosial.

Dalam beberapa konteks, John Rawls dalam bukunya A Theory Of Justice mungkin ada benarnya, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.  Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Hukum menjadi semakin penting bagi negara untuk memodifikasi struktur tingkah laku yang ditentukan oleh pola ekonomi pasar. Melalui hukum, pemerintah dapat menetapkan tujuan, menentukan tingkah laku konkret bagi individu dan mengimplementasikan program-programnya. Dalam periode perkembangan ekonomi semacam ini, kiranya pandangan Roscoe Pound mungkin relevan, bahwa law as a tool of social engineering.

Langkah kebijakan bidang ketenagkerjaan yang dipilih Pemerintah, perlu diimbangi dengan implementasi peningkatan pengawasan, pembinaan ketenagakerjaan dari tingkat Daerah, prioritas dan keuntungan bagi tenaga kerja lokal, skema perlindungan tenaga kerja lokal era Industri 4.0, sekaligus upaya memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2019.

Penulis ialah Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tenaga Ahli Lembaga Pengembangan Wilayah NTB