in

DJSN Prihatin Banyak Jurnalis tak Dilindungi BPJS

Suasana diskusi publik dengan tema "Menuju Jaminan Kesehatan Semesta: Capaian dan Tantangan" (Foto: Ist)

kicknews.today – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) prihatin terhadap masih banyaknya jurnalis, yang belum dilindungi program jaminan kesehatan. Hal itu diungkapkan Anggota DJSN Rudy Prayitno, Selasa (30/4), saat membuka diskusi publik yang mengangkat thema “Menuju Jaminan Kesehatan Semesta: Capaian dan Tantangan” di Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat.

Dikatakan, regulasi tentang kesehatan mewajibkan perusahaan pers memberi perlindungan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Jaminan ini penting, sebab jurnalis juga pekerja.

“Sayangnya, ada banyak jurnalis tidak mendapat (program) ini,” sesalnya.

Dijelaskannya, tidak ada perbedaan soal kewajiban antara perusahaan umum dengan perusahaan pers. Perusahaan media punya tanggungan yang sama untuk perlindungan jurnalis. Alasannya, jurnalis adalah salah satu profesi yang berisiko mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan, yang dapat diakomodir layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Seharusnya semua karyawan perusahaan media itu menjadi peserta BPJS Kesehatan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Rudy.

“Setidaknya dua program ini wajib diikuti. Apabila terjadi masalah saat meliput, capek, kecelakaan. Apalagi, mohon maaf, sampai terjadi kematian. Dengan program JKN ini sangat membantu mengurangi beban dari segi pembiayaan,” paparnya.

Keyakinannya, tidak ada yang menginginkan kecelakaan apalagi sampai terjadi kematian. Tapi sangat penting dilakukan antisipasi dan partisipasi sejak dini, dalam program BPJS untuk mengurangi beban bagi jurnalis, yang mengalamai kecelakaan atau mendapat perawatan medis.

“Hanya dengan kliam Rp 16.800 sebulan. Sebab kalau sampai terjadi kecelakaan kerja, semua unlimited dibiayai BPJS. Apabila saat aktivitas kerja, tiba-tiba terjadi kecelakaan, tidak punya uang, itu bisa langsung ditangani rumah sakit dengan gratis,” tandasnya.

Lebih jauh diungkapkan, kerja jurnalis sangat dipahaminya rentan dengan  risiko gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, karena aktivitasnya memburu informasi untuk fungsi kontrol sosial.

“Maka saya pikir perlu ada resonansi kerjasama antara temen-teman di BPJS dan jurnalis, apalagi didukung FES,” paparnya.

Perusahaan pers yang tidak mendaftarkan medianya, maka sama saja dengan melanggar sederet aturan, karena jurnalis dalam menjalankan profesinya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam kaitan dengan JKN, jurnalis juga dilindungi sebagaimana masyarakat lainnya.

Regulasi tertinggi pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 huruf h, bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan sosial. Bahkan turunannya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, kemudian tata laksananya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

“Artinya ini perlu digelorakan juga kepada masyarakat, yang jadi jembatan emas informasinya adalah jurnalis,” ucapnya.

Diskusi publik itu digagas DJSN berkerjasama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES), dengan melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram.

Terkait jaminan kesehatan tersebut, Ketua AJI Mataram Sirtupillaili mendorong semua perusahaan pers memberikan jaminan sosial kepada para jurnalisnya. Dimana menurutnya, itu sangat penting karena risiko bekerja sebagai jurnalis juga cukup tinggi.

Menurutnya, dengan adanya jaminan sosial, maka jurnalis mendapatkan kepastian perlindungan dari perusahaan. “Memberikan jaminan sosial adalah bagian dari upaya mensejahterakan jurnalis,” katanya.

Rina Julvianty selaku Program Coordinator FES bahkan mendorong jurnalis mendapat manfaat dari program BPJS. Sebagai bagian dari lembaga kontrol, pers tidak hanya aktif menyoroti persoalan sosial seperti masalah kesehatan. Penting menurutnya, untuk menjadi bagian dari penerima layanan kesehatan.

Rina mengatakan, hal itu yang memantek lembaganya bekerjasama dengan AJI Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan diskusi publik bersama AJI Mataram, demi mendorong kesadaran dan partisipasi dalam program jaminan kesehatan.

Terlebih, lanjutnya, masyarakat kerap bingung dengan perubahan aturan, termasuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru tentang jaminan kesehatan.

“Ketika mendapat pelayanan, baru kita tahu ada perubahan aturan. Nah, ini media bisa mengambil peran,” ujarnya.

Disela-sela diskusi, peserta disajikan pemutaran film dokumenter karya Watchdog Documentary, tentang bagaimana sistem BPJS bekerja di beberapa daerah yang jadi spot pengambilan video.

Hadir pula sebagai pembicara, Fery Kristianto, salah satu videografer yang terlibat dalam pengambilan gambar. (red)