in

Diadukan ke Polisi, Muazar Habibi Bantah Tuduh Jokowi PKI

Dr. MA. Muazar Habibi dan pengacara Iskandar

kicknews.today – Setelah sempat diberitakan di beberapa media terkait status akun facebook (fb)-nya yang disinyalir oleh Ketua Projo NTB Imam Sofyan, menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) PKI sehingga diadukan ke Polda NTB. DR. M.A. Muazar Habibi, S.Psi., Psych., M.Pd. didampingi kuasa hukumnya Iskandar, S.Sos., SH., M.H., C.La., CIL. membantah dan mengklarifikasi bahwa status fb-nya tidak bertujuan menuduh Presiden Jokowi PKI.

“Saya melalui kuasa hukum Pak Iskandar dan rekan, pertama mengklarifikasi bahwasanya yang saya tulis itu adalah bukan ujaran kebencian, jadi status saya itu bukan ujaran kebencian,” ujar dosen Universitas Mataram (Unram) itu, Senin (22/4).

Dikatakan, status fb-nya yang tertulis “Jadi bukan karena Jokowi tdk PKI lalu boleh masuk Ka’bah, sepanjang KTP tertulis Islam & Presiden dpt fasilitas masuk Ka’bah.” Itu, dimaksudkan untuk mengklarifikasi banyaknya pertanyaan dari beberapa jamaah ketika selesai memberikan pengajian. Termasuk pertanyaan dari nitizen yang bertanya melalui pesan singkat (inbook).

“Statusnya adalah, Ustadz bagaimana, mohon maaf ini ya, status Jokowi yang keluarganya tidak jelas, gitu kan, kok bisa masuk ke Ka’bah. Maka saya jawab dengan kalimat yang saya sampaikan (di status fb, red) itu,” ungkapnya.

Jadi, menurutnya, status yang ia tulis dalam fb-nya itu sudah sangat jelas kalimatnya, yakni tidak menghina atau menuduh Jokowi PKI.

“Sudah sangat jelas kalimatnya, dan itu kan cuma itu dipelintir saja oleh yang bersangkutan, siapa namanya saudara Imam, gitu kan,” katanya.

Terkait maksud dan arti status fb yang ditulisnya, Muazar mengatakan bahwa itu bertujuan untuk menetralisir adanya isu tentang Jokowi PKI.

“Artinya, saya kepingin menetralisir isu Jokowi PKI itu, gitu lho,” ucapnya.

Menurut pimpinan lembaga pendidikan LENTERAHATI Islamic Boarding School itu, yang ia maksud dengan kalimat dalam status fb tersebut, karena dirinya yakin di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presiden Jokowi tertulis beragama Islam.

“Kan memang yang bersangkutan (Jokowi, red) presiden, sehingga kalau KTP-nya orang Islam jelas tertulis Islam, kalau non-muslim gak mungkin mau ditulis Islam. Mohon maaf ya, andai kata dia (Jokowi, red) PKI gak mungkin mau ditulis (di KTP-nya, red) Islam,” jelasnya.

Lebih jauh Muazar menyampaikan bahwa pihaknya sangan menyesalkan tindakan Ketua Projo NTB, yang langsung mengadukan ke Polda NTB tanpa terlebih dahulu melakukan tabayun atau klarifikasi.

“Saya kemarin itu menyesalkan Projo itu langsung membuat statemen ‘tuduh Jokowi PKI, dosen Universitas Mataram dilaporkan ke Polisi’,” sesalnya.

Diungkapkan, pihaknya tidak mempersoalkan tentang media yang memberitakan hal tersebut, tapi lebih kepada Ketua Projo Imam Sofyan.

“Saya pribadi tidak mempersoalkan jurnalisnya, karena jurnalisnya hanya menerima rilis, dan media juga demikian. Kalau dengan media kan bukan melalui Kepolisian, tapi punya jalur tersendiri yakni ini saya punya hak jawab kepada media yang sama (yang memberitakan, red). Yang kita persoalkan adalah yang membuat rilis saudara Imam Sofyan,” terangnya.

Alhamdulillah, kicknews melalui beberapa pesan singkat antara saya dengan redaksi, cukup responsif kepada kami sehingga ada ruang untuk memberikan hak jawab,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Muazar Habibi mengakui bahwa status fb itu adalah tulisan dirinya, tapi maksud tulisan itu bukan seperti apa yang diadukan oleh Ketua Projo NTB.

“Jadi, saya mengakui saya menulis itu saya mengakui. Nah, riwayatnya bisa dilihat dari jejak digital saya. Saya tidak pernah satu pun kalimat yang menjelekkan opo menuduh langsung Jokowi. Andaikata iya, kan ada runtutannya,” akunya.

“Kalau kalimat menuduh kan saya akan langsung berbicara ‘Jokowi itu PKI kenapa bisa masuk ke Ka’bah. Nah, kalau seperti itu (kalimatnya, red), saya siap dihukum, tapi kan tidak. Saya ingin memberikan pencerahan dengan kalimat psikologis, biar yang kubu 01 tidak tersinggung, kubu 02 juga tidak merasa bangga atas statemen saya, begitu kan. Maka saya tulis dengan bahasa yang halus,” bebernya sembari mengulang tulisan di akun fb-nya.

Sementara dengan nada yang sama, Iskandar, S.Sos., SH., M.H., C.La., CIL. selaku kuasa hukum mengatakan bahwa tuduhan Ketua Projo NTB terhadap kliennya itu tidak benar.

“Bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara IS (Imam Sofyan) ini adalah tidak benar, seperti itu. Karena di situ (status fb MA Muazzar Habibi, red) kan sepanjang dia bukan seorang PKI dan sepanjang dia bertuliskan agama Islam di KTP, siapa saja termasuk Pak Presiden boleh masuk (Ka’bah, red). Apalagi dia mempunyai hak preferensi, siapa saja boleh masuk. Jadi tidak ada niat untuk menuduh,” ujarnya.

Menurut Iskandar, dalam kasus tersebut Ketua Projo NTB telah menyalahi aturan atau azas hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Bahkan pelapor (Imam Sofyan, red) ini kita duga sudah menyalahi aturan atau azas hukum Kitab Undang-Undang Pidana, yaitu azas praduga tak bersalah ini tidak diindahkan atau tidak dilalui oleh saudara Imam,” tegasnya.

Atas dasar itulah, lanjut Ketua Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia NTB itu, Imam Sofyan diadukan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB.

“Oleh karena itu kita berikan pencerahan juga untuk kita bawa ke Reskrimsus Polda NTB, untuk kita adukan kasus ini berdasarkan pencemaran nama baik, lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE,” tandasnya.

Namun demikian, masih memberikan ruang kepada Ketua Projo NTB untuk diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat kondusifitas keamanan dan ketertiban pasca Pemilu 2019.

“Kalau saya mengharapkan bisa selesai dengan baik. Artinya, nanti lewat Pak Iskandar (pengacara) kapan lah saudara Imam bisa ketemu, gitu kan. Ini biar tidak jadi konflik panjang,” harap Muazar yang diiyakan Iskandar. (red)