in

Tiga TPS di Lombok Utara Akan Dilakukan PSU

Ketua KPU KLU Juraidin (baju hijau) didampingi Ketua Bawaslu saat menjelaskan pada wartawan (foto: rico)

kicknews.today – Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 yang digelar di Kabupaten Lombok Utara (KLU) 17 April 2019 kemarin, menyisakan sejumlah persoalan. Diketahui jika terdapat tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bermasalah dengan keseluruhannya berlokasi di Kecamatan Tanjung. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Lombok Utara Adi Purmanto, Kamis (18/4).

“Ada 3 persoalan di pemilu 2019 terjadi di Kecamatan Tanjung. Yaitu TPS 01, TPS 21, dan TPS 20,” ungkap Adi, didampingi Ketua KPUD Lombok Utara Juraidin.

Dijelaskan, TPS 01 yang berlokasi di Dusun Lading-lading surat suara di sana tidak singkron dengan jumlah DPT yang ada. Dari 242 wajib pilih berdasarkan penghitungan suara justru didapati sekitar 243 suara. Namun suara itu hanya mengerucut ditingkat pemilihan DPRD Lombok Utara. Sementara di TPS 21 yang berlokasi di Dusun Sorong Jukung, muncul dua orang yang bukan berdomisili di TPS setempat tetapi ikut melakukan pencoblosan.

“Di TPS 20 Desa Sigar Penjalin Dusun Cupek ada kekurangan surat suara yang terjadi di pemilihan presiden, sehingga ada empat suara tidak didapatkan oleh wajib pilih,” jelasnya.

Melihat sengkarut pemilu ini, Bawaslu Lombok Utara yang telah berkoordinasi dengan KPUD telah sepakat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Tetapi sebelum itu Bawaslu akan mengeluarkan surat rekomendasi, sebab di dalam aturan PSU idealnya harus dilakukan sekitar 10 hasi pasca pemilu digelar.

“Ini yang akan kita rekomendasikan untuk dilakukan PSU namun tidak serta merta keseluruhannya. Kalau di TPS 21 keseluruhan karena ada dua warga negara namun tidak berdomisili di TPS tersebut tapi bisa memilih, ini kan keteledoran dari teman-teman penyelenggara,” katanya.

“Untuk TPS 01 kita akan rekomendasi cukup hanya pada pemilihan DPR Kabupaten Dapil I, persoalan di TPS 20 hanya diranah pemilihan presiden dan wapres,” imbuhnya.

Terhadap persoalan yang muncul ini, pihaknya menilai saat ini yang menjadi prioritas yaitu digelarnya PSU. Dalam waktu dekat rekomendasi sudah akan diberikan kepada KPUD. Baru kemudian mengenai hal lain yang terjadi selain PSU Bawaslu akan mendalami apakah itu termasuk dalam tindak pidana pemilu atau tidak.

“Terutama terhadap kelalaian penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tapi kalau dilihat dari pasal 250 itu sudah jelas kelalaian dan sebagainya maksimal 4 tahun dan denda Rp 48 juta,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Lombok Utara Juraidin menanggapi keteledoran dari petugas KPPS mengatakan sebelum pelaksanaan anggota telah diberikan sosialisasi, demikian dengan bimbingan teknis. Maka demikian jika terdapat persoalan itu diluar kendali. Namun yang terpenting pihaknya fokus dalam PSU sembari menunggu rekomendasi Bawaslu, KPUD akan menyiapkan keperluan tersebut.

“Saya kira bimtek sudah maksimal kita lakukan dengan materi yang memang standar kemudian masalah lagi. PSU itu menunggu Bawaslu dan kita lihat dari hasil rekomendasi kami akan persiapkan untuk PSU,” ucapnya.(iko)