in

Kabag Humas Jabat Plt Camat Praya Barat Daya Lombok Tengah

kicknews.today – Pasca ditetapkannya Camat Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Kamarudin sebagai tersangka oleh pihak Polres atas kasus korupsi dana Marbot Masjid tahun 2018. Secara resmi Pemerintah Daerah Lombok Tengah mengeluarkan surat penonaktifan Camat tersebut dan mengeluarkan Surat Pelaksana Tugas (SPT) Plt yang diberikan kepada Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah.

“Plt Camat Praya Barat Daya yang kita tunjuk adalah Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah, H Lalu Herdan,” ujar Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, HM Nursiah di kantornya, Senin (15/4).

Dijelaskan, bahwa SPT itu dikeluarkan Pemerintah sejak dilakukannya penon aktifan Camat definitip. Di tunjuknya Plt oleh Pemerintah Daerah karena tidak boleh terhenti pelayanan. Dimana Plt memiliki kewenangan sesuai ketentuan melaksakan tugas sehari hari seperti pelayanan administrasi, kemasyarakat dan keuangan.

“Plt sangat sementara sifatnya namun dengan prinsip pelayanan dan kewenangan tetap jalan,” ujarnya.

Selain itu, di tunjuknya Plt lantaran untuk kepentingan penyelesaian APBDes dan kaitan dengan Pemilu harus tuntas. Nanti Bagaimana Plt diharapkan bisa mengarahkan masyarakat untuk terus menjaga kondusifitas kemanan wilayah kerjanya.

“Jangan sampai lantaran kosongnya pucuk pimpinan di Kecamatan dikhawatirkan berpengaruh kepada kondusifitas keamanan,” terangnya.

Sementara Plt Camat Praya Barat Daya, H Lalu Herdan mengatakan, bahwa pihaknya membenarkan sudah mendapatkan SPT sebagai Plt Camat Praya Barat Daya. Sejak di tunjuk sebagai Plt, pihaknya langsung bergegas menyelesaikan tugas yang harus di diselesaikan.

“Begitu dapat mandat saya langsung menyesuaikan diri dengan pekerjaan sebagai Camat,” ungkapnya.

Di hari pertama, pihaknya mengaku sudah mengumpulkan semua Kepala Desa untuk melakukan koordinasi. Dimana rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian penyusunan APBDes.

Dimana, dari Desa yang ada hingga saat ini baru tiga Desa yang APBDes nya sudah rampung dan sudah mencairkan ADD.

“Tiga deaa itu yakni Desa Teduh, Ranggata dan Montong Sapah,” ujarnya.

“Sedangkan Delapan Desa yang belum posisi APBDesnya saat ini tinggal finising saja. Adapun kendala hingga delapan desa terlambat menyelesaikan APBDes akibat persoalan petugas operator desa yang di berhentikan oleh Kades sehingga ini menyebabkan proses penyelesaian APBDes agak lamban,” pungkasnya. (Ade)