in ,

Keseimbangan Ekonomi Era Jokowi Patut Diapresiasi karena Subsidi Tepat Sasaran

Suasana diskusi publik dengan tema Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi (Foto: Ist)

kicknews.today – Perekonomian global akan berdampak bagi Indonesia. Artinya, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin akan menghadapi tantangan cukup berat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi-JK dapat dikatakan luar biasa yakni meningkat 5 persen. Hal ini terungkap dalam  diskusi publik, Kamis (11/4), di Resto Gado Gado Cikini, Jakarta Pusat yang mengangkat tema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi.

Diskusi publik yang digelar menjelang debat pamungkas Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) itu, mengundang empat pembicara di antaranya Pengamat Ekonomi Rosdiana Sijabat, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif EmrusCorner Emrus Sihombing, Usman Kansong dari Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf, dan Muhammad Iqbal  yang merupakan Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon 02 Prabowo-Sandi.

Dalam kesempatan tersebut Pengamat Ekonomi Rosdiana Sijabat mengungkapkan, tantangan pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sangat berat, karena dipengaruhi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Dikatakan, faktor eksternal adalah terjadi pelambatan kinerja ekonomi kawasan. Dimana Amerika dan China sibuk dalam perang dagang, sementara Eropa bergelut dengan masalah pasar keuangan. Sedangkan di Asia Tenggara terjadi pelemahan permitaan barang dan jasa.

“Perekonomian global akan menekan perekonomian kita. Jadi siapaun nanti yang terpilih, bagaimana meningkatkan aktivitas ekonomi dari sisi rumah tangga,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2018 sekitar 5,2 sampai 5,3 persen. Dimana target pertumbuhan pemerintahan Jokowi cukup optimis yakni 7 persen. Tapi perlu diingat bahwa semua pertumbuhan ekonomi global pun melambat.

“Amerika saja pertumbuhan ekonomi 2,9 persen. Indonesia tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Singapura 3 persen, Vietnam dan Kamboja mampu mencapai 6 persen. Pertumbuhan 5,2 persen, angka yang patut disyukuri untuk perekonomian yang sedang sepi. Faktor eksternal tidak bisa 100 kita atur,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi perekonomian global juga akan berdampak bagi Indonesia, siapapun nanti yang terpilih akan menghadapi tantangan cukup berat.

“Catatan untuk Jokowi ke depan adalah kalau sekarang secara kasat mata lebih banyak positif daripada negatif. Ada yang negatif tapi bukan di fundamental perekonomian,” tutup Rosdiana.

Sementara dalam kesempatannya, Direktur Komunikasi Politik TKN 01 Usman Kansong mengatakan, trend pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY sudah turun. Tahun 2010 sekitar 6,38 persen, tahun berikutnya turun 6,17 persen, tahun 2012 sekitar 6,03 persen, tahun 2013 turun ke 5,58 persen.

“Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang. Pertumbuhan ekonomi 5 persen kalau dibandingkan target lebih rendah, tapi kalau melihat perekonomian global 5,2 persen sudah alhamdulillah,” ucapnya.

Dikatakannya, kalau harga terlalu murah yang akan dirugikan adalah produsen. Sementara kalau harga mahal maka yang dirugikan konsumen, sehingga harus ada keseimbangan.

“Di program Jokowi, keseimbangan itu disebut tata kelola pembangunan ekonomi. PKH salah satu upaya untuk menstabilkan daya beli,” ujarnya.

Menurutnya, tinggal bagaimana cara memberikan subsidi, apakah mensubsidi orang atau barang. Kalau subsidi barang bisa salah sasaran. Contohnya subsidi BBM di pemerintah sebelumnya yang mendapat keuntungan orang kaya.

“Sekarang, Jokowi subsidi ke orang, sehingga tidak salah sasaran yang digunakan untuk keperluan tertentu. Ini yang kami sebut keadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

Demikian pula reforma agraria, lanjutnya, juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satu sumber ekonomi adalah tanah, dengan tanah orang dapat bikin sawah atau usaha lainnya.

“Upaya lain untuk kemandirian ekonomi adalah dengan mengambil alih saham Freefort, Blok Mahakam sekarang 100 persen milik Pertamina. Itu indikator kemandirian ekonomi. Yang paling penting stabilitas,” bebernya.

“Semua bebas bicara. Tapi saya ingin sampaikan, Jokowi sudah mencapai kemajuan ekonomi. Itu patut diapresiasi. Masyarakat mengapresiasi itu. Berdasarkan hasil survei, masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Tentu ada berbagai persoalan, tapi ini semua akan diperbaiki di periode berikutnya,” katanya.

Sedangkan Juru Debat BPN Paslon 02 Muhammad Iqbal mengkritik pemerintahan Jokowi-JK, dimana menurutnya tidak sesuai dengan janji saat kampanye pada 2014.

“Jokowi dulu janji pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi target itu gagal. Pak Prabowo akan mengurangi kebocoran anggaran dan akan meningkatkan pendapatan, bagaimana kita bebas utang,” katanya.

Menurut Iqbal, saat ini masyarakat Indonesia menghadapi berbagai macam problem, diantaranya ekonomi berat dan peluang kerja susah.

“Prabowo-Sandi dalam 100 hari kerja, akan menurunkan tarif listrik, menaikkan daya beli, pendapatan 8 juta ke bawah bebas pajak,” ujarnya.

Melihat serunya suasana diskusi, Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif EmrusCorner Emrus Sihombing, pada sesi akhir mengungkapkan bahwa terkait persoalan utang, tidak ada pemerintahan yang tidak berutang.

“Semua membuat utang, hanya sejauhmana utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk korupsi. Jangan menggunakan kekuasaan untuk koruptif sehingga utang tidak digunakan dengan baik,” ungkapnya.

“Saya berpendapat, tidak ada yang tanpa utang. Kalau utang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira tidak masalah,” imbuhnya.

Masalahnya sekarang, lanjut Emrus, acap kali politikus menjanjikan angin surga yang tidak terukur. Terkait angka pengangguran misalnya, sejauhmana angkanya menurun. Dimana menurut Emrus, politisi tidak masuk dalam konsep yang terukur.

“Prabowo menurut saya tidak cukup hanya mengkritisi, tapi harus menawarkan konsep atau loncatan luar biasa yang tidak terpikirkan orang. Misal, menekan korupsi dengan menarik inspektorat menjadi di bawah presiden, sehingga punya kekuatan untuk mengontrol,” ujarnya.

Lebih jauh Emrus mengatakan, soal ekonomi yang tidak tercapai. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 5 persen adalah capaian yang sudah luar biasa, karena di sisi lain ada pembangunan infrastruktur dan faktor eksternal.

“Pesan saya untuk masyarakat, sebelum memilih lihat programnya calon, lihat rekam jejaknya, lihat history of life-nya, lihat kehidupan sehari-hari dan keluarganya, karena ini akan mempengaruhi dia dalam memimpin,” pungkasnya. (red)