in

Alasan Bawaslu KLU Belum Bisa Tindak ASN Berpolitik

Ketua Bawaslu KLU (tengah) saat memberikan keterangan kepada media (foto: rico)

kicknews.today – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Utara menemukan sejumlah kasus menjelang pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang. Salah satu kasus bahkan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terungkap saat pertemuan Bawaslu KLU dengan awak media, Senin (8/4) di Tanjung.

Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu KLU Deni Hartawan mengungkapkan, salah satu kasus ditemukan di Kecamatan Kayangan. Kala itu oknum ASN kedapatan menggunakan kaos bermuatan politik dan tengah berada pada aksi (kampanye, deklarasi dan semacamnya). Sontak hal ini ditindak oleh Bawaslu melalui Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu).

“Kami berpandangan bahwa kasus ini bisa masuk ke tahap penyidikan. Namun penegak hukum (polisi dan kejaksaan) berpandangan sebaliknya,” ungkapnya.

Menurutnya, alasan aparat belum mau memproses lantaran yang bersangkutan tidak dalam aktivitas yang aktif berpolitik. Oknum ASN dimaksud hanya sekadar datang meski menggunakan atribut politik tetapi tidak menkoordinir massa apalagi berorasi. Deni menilai, dalam penentuan pasal yang akan dikenakan selalu menimbulkan multitafsir antara pihak Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Bawaslu menilai terdapat pasal karet dala UUD Nomor 7 Tahun 2017.

“Kalau jumlahnya kami tidak bisa menafsirkan, ada beberapa sih. terutama pada UUD Nomor 7 tahun 2017 ada celah-celah di undang -undang itu yang memang rentan, dan kelemahan yang membuat kita repot untuk melakuan penindakan,” katanya.

“Apa asumsinya jika dia tidak aktif ? calon dewan ini menggunakan dan melibatkan ASN, nah dari hasil investigasi bawaslu bahwa oknum ASN tersebut dengan sengaja ke situ dan mengarahkan langsung masyarat dan itu kami artikan itu aktif,” imbuhnya.

Mengenai persoalan ini ia melihat sebagai dinamika di dalam penegakan hukum, dan pihaknya di Bawaslu tetap menghargai karena itulah kenyataan undang-undang, meskipun hal tersebut berimbas sendiri pada kinerja Bawaslu.

“Tidak bisa juga dengan asumsi kami di Bawaslu. sebab acuan kami ya tetap UUD karena kita banyak penafsiran dan di situ letak kekayaan kita. kasus seperti ini tidak di KLU saja di kabupaten,kota lain juga demikian,” tandasnya.

Sementara itu, Adi Purmanto selaku Kepala Bawaslu Lombok Utara menambahkan, agar kedepan pemerintah pusat dapat merumuskan aturan secara saklek. Yang mana impact berjalannya aturan tersebut bisa dirasakan langsung di tingkat daerah sehingga tak menimbulkan multitafsir.

“Kalau kami supaya pusat bisa merevisi, dan membuat aturan itu sekali kali. Karena banyak yang kami temukan tapi tidak bisa ditindaklanjuti, kesannya Bawaslu ini tidak bekerja, padahal bukan begitu,” tambahnya.(iko)