in

Bupati Lombok Timur Ancam Pejabat tidak Serahkan LHKPN

kicknews.today – Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy mengancam memberi sanksi tegas kepada pejabat birokrasi di daerahnya, yang tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Hal itu ditegaskan Sukiman dihadapan segenap pejabat Lombok Timur, Jumat (5/4), saat menggelar rapat koordinasi (rakor) di lantai dua kantor bupati setempat.

“Bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN ke KPK, maka sudah barang tentu ada sanksinya,” tegas Sukiman.

Dikatakan, dari laporan yang diterimanya, jumlah ASN yang telah menyerahkan LHKPN-nya sebanyak 56 persen dari ratusan pejabat yang ada.‎

Menurutnya, LHKPN itu merupakan bentuk loyalitas pejabat kepada negara, dimana erat kaitannya dengan harkat dan martabat daerah di mata KPK.

Karena itu, bagi  SKPD yang belum menyampaikan laporan terkait LHKPN, pihaknya akan memberi sanksi tegas, karena dianggap tidak menjelankan perintah yang merupakan keharusan sebagai pejabat negera.

“Melaporkan LHKPN ke KPK itu kewajiban pejabat setiap tahunnya,” tandasnya. (Sul)