in

Pencoretan Caleg Baiq Sumarni Tanggung Jawab KPUD Lombok Tengah

kicknews.today – Pencoretan Baiq Sumarni salah satu Calon Legislatif (Caleg) dapil Pujut-Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Golongan Karya (Golkar) dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Tengah menuai pro kontra. Pasalnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Tengah mengaku tidak bertanggung jawab atas apa yang di putuskan KPUD Lombok Tengah terhadap salah satu Caleg Golkar tersebut.

Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Abdul Hanan melalui rilisnya mengatakan, bahwa setelah membaca dan mengkaji SK pencoretan Baiq Sumarni yang dilakukan oleh KPUD Lombok Tengah. Pihaknya tidak menemukan ada rekomendasi dari Bawaslu Lombok Tengah dalam pertimbangan hukum sebagai dasar keputusan KPUD Lombok Tengah.

“Jadi cukup jelas bahwa keputusan pencoretan Baiq Sumarni diambil secara mandiri oleh KPUD Lombok Tengah bukan atas dasar rekomendasi atau putusan Bawaslu Lombok Tengah,” ungkapnya.

Dimana SK pencoretan Baiq Sumarni disampaikan oleh KPUD kepada Bawaslu pada Senin (1/4) lalu. Dimana SK tersebut diterima Bawaslu bersamaan dengan surat pemberitahuan sebagai jawaban surat Bawaslu sebelumnya yang isinya bahwa KPU tetap akan mencoret Baiq Sumarni sesuai pasal 285 UU 7 tahun 2007.

“Dimana KPU seolah cuci tangan dengan menuding apa yang diputuskan berdasarkan atas rekomendasi dari Bawaslu,” tegasnya.

Terhadap keputusan melakukan pencoretan Baiq Sumarni, KPUD Lombok Tengah harus mandiri dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri dan tidak boleh melempar tanggung jawab. Kemudian KPUD Lombok Tengah diminta jangan lempar tanggung jawab kepada instansi lain sesuai prinsip penyelenggara Pemilu dengan mendalilkan bahwa keputusannya akan dirubah jika ada putusan Bawaslu.

“Apa yang dikatakan KPUD itu kalau akan merubah keputusan kalau ada rekomendasi Bawaslu itu nyata-nyata tidak berdasarkan hukum dan asas umum pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Dimana putusan Bawaslu diminta KPUD sebagai dasar mengeluarkan keputusan adalah nyata-nyata dianggap sebagai upaya mengarahkan Bawaslu melanggar peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan putusan yang diminta. Sehingga pihaknya memandang apa yang dilakukan KPUD sebagai tindakan yang menyesatkan, keliru dan tanpa solusi yang diberikan KPUD kepada pihak Baiq Sumarni.

“Dimana sebelumnya surat kami sampaikan tanggal 29 maret tahun 2019, yang ditujukan kepada KPUD Lombok Tengah sudah cukup jelas menggambarkan pendapat fan sikap kami,” imbuhnya.

Pada kesempatan ini semua pihak diajak untuk tidak keliru memaknai tugas fungsi Bawaslu. Terutama tugas terkait dengan penanganan pelanggaran khusus terkait kasus yang menimpa Baiq Sumarni.

“Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas menjelang Pemilu dengan sama-sama mengeluarkan pendapat, keputusan dan tindakan yang bertanggung jawab dan mandiri tanpa melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau instansi lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Lombok Tengah, Ahmad Fuad Fahrudin yang dikonfirmasi via telepon, ia enggan menjawab apa yang menjadi tudingan Bawaslu Lombok Tengah terkait pencoretan Baiq Sumarni tersebut, dengan alasan sedang memberikan bintek.

“Silahkan konfirmasi ke Devisi Hukum KPUD Lombok Tengah, saya masih berikan Bintek,” ujarnya.

“Pencoretan itu sudah sesuai dengan peraturan KPU RI dan undang-undang,” pungkasnya. (Ade)