in

Bayar Gaji Tenaga Honorer, Tunjangan ASN di Lombok Timur Disunat

Ilustrasi potongan TKD ASN

kicknews.today – Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur, diduga disunat 10 persen untuk saving dinas dan gaji tenaga honor. Hal itu dikeluhkan sejumlah kalangan di dinas tersebut.

“Kami tidak ikhlas kalau TKD dipotong 10 persen dengan alasan saving dinas dan bayar gaji tenaga honor. Itu sudah masuk dalam pungli (pungutan liar, red),” keluh sejumlah pegawai Dispar Lombok Timur, Selasa (26/3).

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur H. Mugni saat dikonfirmasi mengaku tidak menampik adanya pemotongan. Menurutnya, itu dilakukan sesuai kesepakatan atau hasil musyawarah dengan Sekretaris Dispar dan para kepala bidang (Kabid).

“Memang ada pemotongan TKD berdasarkan kesepakatan yang ada, dengan tidak dilakukan pemaksaan,” terangnya.

Namun demikian, lanjutnya, pihaknya tidak menyangka kalau pemotongan ini akan tercium ke luar. Padahal itu merupakan hasil kesepakatan internal.

Karena itu, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan ke depannya dan sesuai hasil rapat terakhir, pemotongan itu tidak jadi dilakukan alias dihentikan dan pihaknya akan mengembalikan uang potongan itu.

“Kami tidak jadi melakukan pemotongan dan sudah perintahkan bendahara untuk mengembalikan uang potongan TKD ke masing-masing ASN,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lombok Timur Eko Rahardi menegaskan, terhadap pemotongan TKD ASN lingkup Dispar itu masuk dalam ranah pungli, sehingga aparat penegak hukum harus merespon dan menguak kasus tersebut.

“Apapun alasannya, perbuatan pemotongan TKD itu masuk ranah pungli dan pemerasan dan kena Pasal 368 KUHP, yang ancaman hukumannya sembilan tahun penjara,” tegasnya.

Menurutnya, sangat tidak elok kalau alasan pemotongan TKD itu dilakukan untuk membayar gaji tenaga honor yang ada. Pasalnya, pembayaran gaji itu merupakan tanggungjawab pemerintah daerah yang mengangkatnya, bukan dibebankan kepada ASN.

“Ini aneh, kok berani mengangkat tenaga honor, tapi malah yang bayar gajinya dari hasil pemotongan TKD,” ujarnya.

“Meskipun sudah mengembalikan pemotongan TKD tidak bisa menggugurkan kesalahan itu, tetap berlaku karena perbuatan dan niatnya, sehingga Kadis dan bendahara harus bertanggungjawab,” tambahnya.

Sementara hasil serapan di lapangan, meski Kadis Pariwisata telah mencabut kebijakan untuk melakukan pemotongan dan uang yang telah dipotong akan dikembalikan, namun sampai saat berita ini diterbitkan uang belum dikembalikan ke masing-masing ASN.

“Belum ada pengembalian pemotongan TKD kami diberikan oleh bendahara,” ujar sejumlah ASN.‎ (Sul)