in

PKH dan Gerakan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah

Oleh Koodirnator PKH Kabupaten wilayah 2 Lombok Tengah, Muhamamd Luthfi MUH, S.Psi

kicknews.today – Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial, mulai tahun 2007 pemerintah indonesia melaksanakan Program Keluarga Harapan ( PKH ) dalam upaya memutus rantai kemiskinan, baik di daerah maupun secara nasional sehingga penduduk miskin bisa dikurangi atau bahkan dihapus.

Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. PKH merupakan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk membantu keluarga miiskin pada sisi beban pengeluaran khususnya terkait dengan upaya peningkatan SDM untuk jangka pendek , dan memperbaiki pola pikir serta perilaku yang dapat membawa pada pemutusan rantai kemiskinan keluarga tersebut dalam jangka panjang .

Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan MDGs, setidaknya ada lima komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Saat ini komponen PKH tidak hanya di fokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan tetapi juga pada sektor kesejahteraan sosial yang menyangkut Lansia dan Disabilitas berat.

Mengingat ketiga sektor ini merupakan inti peningkatan kualitas kehidupan masyarakat
Badan pusat statistik (BPS) menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan dan Beras Sejahtera yang digulirkan melalui kementrian sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk ( gini rasio ).

Melansir data BPS hingga september 2017 jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai 26,58 juta orang ( 10,12 persen ), artinya jumlah tersebut berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen ). Persentasse penduduk miskin di daerah perkotaan pada maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada september 2017. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada september 2017.

Sementara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk indonesia yang diukur oleh gini ratio, pada bulan september 2017 berada pada posisi 0,391. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio maret 2017 yang sebesar 0,393. Dan apabila data ini dihitung year to year ( dari september 2016 ) sebesar 0,394 , maka terjadi penurunan sebesar 0,003 poin.

Pemaparan data BPS diatas menjadi bukti bahwa efektifitas Program Keluarga Harapan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di indonesia. Di tahun 2017, PKH melakukan revolusi bantuan sosial dengan merubah sitem tunai menjadi non tunai melalui kerjasama dengan Himpunan Bank Negara sehingga di tahun 2018 ini dilakukan perluasan penerima Bansos PKH dari 6 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat akan dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio.

Pengertian PKH Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Tujuan PKH untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta Kesejahteraan sosial. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/ atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial.

Dengan rincian sebagai berikut :
Kriteria komponen kesehatan meliputi Ibu hamil/ menyusui
Anak berusia 0-6 tahun Kriteria komponen pendidikan meliputi
Anak sekolah dasar/ madrasah ibtida’iyah atau sederajat Anak sekolah menengah pertama /madrasah Tsanawiyah atau sederajat Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat Anak usia 6 -21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi, lanjut usia mulai dari 60 ( enam puluh ) tahun Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH.
Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan : Bantuan Sosial PKH, Pendampingan PKH
Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/ atau kesejahteraan sosial.

Program bantuan komplementaritas di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fsilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.

Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 % dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lamjut usia mulai dari 60 tahun dan/ atau penyandang disabilitas berat.

Karena PKH ini merupakan Bantuan sosial tunai bersyarat, maka apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan diatas, maka Keluarga Penerima manfaat akan diberikan sanksi berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

Kegiatan FDS ( Family Development Session ) / Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dalam PKH
Selain mendapatkan bantuan Sosial pertahun yang disalurkan dalam 4 tahap sesuai ketentuan, Keluarga Penerima manfaat PKH juga melaksanakan FDS ( Family Development session ) atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, yang dimana dalam kegiatan ini Keluarga Penerima Manfaat diberi bekal pengetahuan oleh Pendamping Sosial PKH hal hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan perlindungan anak.

Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini jika dilaksanakan secara rutin, terstruktur, sistematis dan masiv oleh pendamping sosial PKH akan sangat bermanfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat. Dalam kegiatan ini diajarkan tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, cara mengasuh anak dan lain sebagainya.

Jika bantuan yang diterima oleh peserta mengintervensi pengeluaran peserta, maka kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga diharapkan dapat merubah perilaku dan pola pikir. Perubahan Perilaku dan Pola Pikir diharapkan dapat mengangkat peserta dari kemiskinan. Karna dalam kegiatan ini tidak saja pendamping memberikan ilmu tapi juga lebih kepada memberikan motivasi.

Seiring dengan semangat pengentasan kemiskinan diatas, PKH sebagai program perlindungan sosial yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup dasar masyarakat miskin akan menjadi dasar penargetan program-program jaminan dan perlindungan sosial lainnya yang meliputi : Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ), Beras untuk masyarakat sejahtera ( Rastra), Prrogram Indonesia Pintar ( PIP ), Kelompok Ussaha Bersama ( Kube ), Rumah tinggal layak huni ( Rutilahu ), Subsidi PLN, Subsidi Pupuk, Subsidi LPG, Asistensi Lanjut Usia Terlantar ( Aslut ) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat ( ASPDB ).

Dengan adanya komplementaritas program ini, maka Seluruh peserta PKH pada saat yang bersamaan juga adalah penerima bantuan iuran ( PBI ) dari program jaminan kesehatan nasional. Seluruh penerima PKH berhak menjadi penerima bantuan beras bersubsidi ( Rastra ) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota keluarga.

Peserta PKH dengan usia 6-21 tahun berhak menjadi penerima manfaat dari Kartu Indonesia Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan. Kelompok Usaha Bersama (Kube) merupakan kelompok warga dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama.

Peserta diharapkan menjadi penerima bantuan Kube dengan tujuan meningkatkan penghasilannya. Rumah tinggal layal huni ( Rutilahu ) adalah program bantuan perbaikan rumah yang diharapkan dapat menjangkau peserta PKH termasuk perbaikan fasilitas lingkungan tempat tinggal. Sedangkan Aslut merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi lanjut usia. Selanjutnya ASPDB merupakan bantuan sosial berupa uang serta pendampingan bagi penyandang disabilitas berat .

Jelaslah sudah bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh segelintir orang atau sekelompok orang saja, namun yang harus dilakukan adalah sinergitas antar program, antar lembaga dan kementrian sehingga apabila masalah pengentasan kemiskinan ini sudah dilaksanakan secara lintas sektoral, maka percepatannya akan dapat tercapai.

Begitu juga dengan masalah kemiskinan dilombok tengah, sudah saatnya Pemerintah Daerah menjadikan Program Keluarga Harapan menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan karena datanya sudah jelas, sasarannya sudah jelas, tujuannya sudah jelas, pola kerjanya sudah jelas, SDM pelaksananya sudah jelas, tinggal sekarang bagaimana caranya memaksimalkan peran PKH dalam pengentasan kemiskinan dengan bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lombok tengah.

Apabila ini sudah dilaksanakan maka ikhttiar Pemda melalui Gerakan Percepatan Penaggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lombok tengah akan dapat direalisasikan.