in

Diduga Ada Fasilitator Minta Jatah Dana Korban Gempa di Lombok Utara

Tim leader rekompak NTB Teguh M. Abduh saat menjelaskan soal dugaan minta jatah (foto: rico)

kicknews.today – Salah satu oknum fasilitator rekompak yang bertugas di Lombok Utara diduga meminta jatah kepada aplikator yang akan membangun Rumah Tahan Gempa (RTG). Hal ini terungkap di rapat pembahasan percepatan pembangunan yang digelar di Aula Kantor Bupati KLU, Rabu (20/3) dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, Kepala BPBD Provinsi NTB H. Muhammad Rum, pihak Rekompak NTB, hingga Aplikator.

Dalam jalannya diskusi, salah seorang aplikator RIKA sempat menyinggung adanya oknum fasilitator yang memintai uang sebesar Rp 1 juta. Meski hanya sebatas bisikan, dan niatan itu belum terlaksana, namun hal ini cukup menggangu pihak ketiga. Maka itu, menanggapi hal tersebut Tim Leader Rekompak NTB Teguh M. Abduh mengungkapkan sudah mengantongi nama terduga.

“Kami sudah pegang namanya dan saya akan telusuri,” ungkapnya.

Dijelaskan Teguh, dugaan minta jatah itu terjadi sekitar awal Januari 2019 dan akhir Desember 2018. Oknum fasilitator yang mengurusi administrasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pun menjebatani dengan aplikator tersebut, merasa lelah. Berawal dari sana ia mengutarakan niatan jahat tersebut.

“Kami inikan lelah bagaimana kalau ada uang lelahnya, tapi belum terjadi awalnya katanya minta Rp 1 juta tapi diturunkan minta 1 persen, terus kemudian tidak berlanjut,” jelasnya menirukan.

Dirinya menegaskan didalam pendampingan fasilitator tidak boleh mengambil atau meminta dana bencana yang diperuntukan bagi masyarakat senilai Rp 50 juta itu. Ia menilai di rekompak sendiri merupakan dosa yang sangat besar apabila ditemukan ada permintaan serupa.

“Kita ada 1.200 fasilitator semua orang harus awasi, jika ada yang seperti itu laporkan. Dana bencana ini serupiah pun tidak boleh diutik-utik. Kita sudah tekankan pada saat pelatihan juga, pas di breafing juga, itu dosa besar kalau fasilitator atau semua yang terlibat itu memungut uang dari uang yang Rp 50 juta,” tegasnya.

“Kita juga sampaikan pada aplikator yang penting ikuti aturan. Dari kami kalau sudah terima kita pecat, setelah itu urusan pidana silakan aparat yang tindaklanjuti,” imbuhnya.

Sementara itu, Rizal Noviandi selaku Korwil Rekompak Lombok Utara membenarkan. Di mana si oknum yang tidak diketahui bertugas di desa mana meminta uang senilai Rp 1 juta. Dari hasil penelusuran nanti, pihaknya akan memberikan sanksi.

“Kita sudah duduk bareng membahas itu jika ada fasilitator yang lakukan pungutan kita akan proses kalau terbukti ancamannya harus dipecat,” katanya.(iko)