in

PT. DMK Kecewa Ada Tambak di Kawasan Global Hub

Aktivitas pembangunan tambak di Kayangan (foto: ist)

kicknews.today – Rencana pembangunan mega proyek Global Hub masih sedang dalam tahapan. Namun ironisnya, di lahan tempat yang akan dibangun itu justru sudah terbangun sejumlah tambak. Sontak hal ini dikeluhkan oleh PT. Diamar Mitra Kayangan (DMK) sebagai pemegang Izin Lokasi (Inlok).

Vice President PT. DMK Son Diamar mengungkapkan, lahan tersebut jelas-jelas masuk dalam areal Global Hub sebagaimana PP No. 13 tahun 2017. Namun dengan Pemkab Lombok Utara menyewakan seluar 20 hektare lahan di Amor-amor Kecamatan Kayangan, hal ini justru menimbulkan persoalan lain. Padahal PT. DMK sendiri sudah meminta untuk tidak memanfaatkan areal Amor-amor guna kepentingan lain.

“Saya kecewa berat dengan Amor-amor. Dulu sejak pak Nanang masih Kepala Bappeda, sudah memberi saran kepada Bupati bahwa tambak tidak cocok. Amor-amor itu persis di titik pelabuhan terdalam yang diinginkan menjadi Global Hub. Masa investasi Rp 30 triliun dikalahkan oleh tambak, rasanya tidak logis,” cetus Son Diamar belum lama ini.

Pihaknya menilai, semestinya Pemkab Lombok Utara seharusnya mengedepankan kawasan Global Hub berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2017. Regulasi itu mengamanatkan Global Hub menjadi proyek utama. Ditetapkannya Kecamatan Kayangan meliputi 5 Desa sebagai Kawasan Andalan Nasional tidak lepas dari usulan bahwa lokasi tersebut dijadikan sebagai Global Hub.

“Dasar hukum kedua, kami sudah mendapatkan izin lokasi dari kementerian ATR untuk areal seluas 7.000 hektar. Pemberian Inlok itu sendiri disetujui berdasarkan gambar (denah) areal yang lebih dulu dikirimkan kepada Kementerian ATR/BPN, termasuk diketahui pula oleh Bupati KLU,” kata dia.

“Dan di Amor-amor itu, langsung gambarnya adalah Pelabuhan. Jadi sangat bertolak belakang pak,” cetusnya.

Son Diamar mengakui, jelang pembangunan Tambak Udang Amor-amor oleh perusahaan, Pemda Lombok Utara sudah melakukan komunikasi. Namun oleh DMK, Pemkab Lombok Utara disarankan untuk tidak menyewakan lahan tersebut.

“Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena tanah itu tanah Pemda. Dan memang Izin Lokasi waktu itu belum diberikan ke saya. Inlok sangat terlambat, baru keluar bulan Desember 2017,” bebernya.

Dijelaskan, setelah Inlok keluar pihaknya tidak langsung melakukan pembebasan yang sebenarnya direncanakan pada kurun waktu, Mei – Juli 2018. Hanya saja, kejadian bencana alam yang melanda Lombok Utara, yakni gempa 5 Agustus 2018 lalu, kembali menunda rencana pencairan dana tersebut. Namun demikian, Son Diamar, memastikan bahwa rencana pembebasan lahan sudah mulai dilakukan pada akhir April 2019 ini.

“Bulan April diperkirakan uang itu mulai ada, karena semua nunggu Pilpres. Nunggu dia tenang, baru uang turun. Dari gambaran 7.000 hektare rencananya akan dibebaskan secara bertahap, minimal 5 tahap dengan perkiraan areal yang dibebaskan antara 1.500 hektare sampai 2.000 hektare per tahun,” jelasnya.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, yang sebelumnya dikonfirmasi Sabtu (16/3) mengungkapkan, progres proyek Global Hub di pusat sedang berjalan. Dirinya selaku kepala daerah, sudah melakukan komunikasi via telepon dengan pemegang Inlok, PT. Diamar Mitra Kayangan.

“Saya sudah telponan dengan Pak Soni (Sok Diamar), proses berjalan. Beliau sampaikan, masih mencari investor yang representatif untuk membangun Global Hub,” ujarnya.(iko)