in

Pemda KLU Akomodir Saran Lansia Hingga Disabilitas Melalui Musrenbang

Wagub NTB memukul gong membuka acara musrenbang di KLU (foto: rico)

kicknews.today – Untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara menggelar Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan warga Lanjut Usia (Lansia) dan disabilitas. Kegiatan yang dilangsungkan Selasa (19/3) di Hotel Medana Bay Marina itu, dihadiri oleh Bupati KLU H. Najmul Akhyar, Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalillah hingga sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Dalam musrenbang yang digelar kali ini, Pemda juga mengikutsertakan keberpihakan Perempuan dan Anak, Pemuda, Pelajar, dan juga Mahasiswa. Hal ini bertujuan guna membedah berbagai persoalan yang tengah dihadapi kabupaten termuda di NTB tersebut guna dicarikan solusinya secara bersama. Maka tak ayal, Badan Pembangunan dan Perencanaan (Bappeda)Lombok Utara sebagai leading sektor kegiatan mengundang berbagai NGO.

“Musrenbang ini penting dalam rangka memberikan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan, anak, pemuda, pelajar, mahasiswa, lansia, dan disabilitas,” ungkap Sekretaris Bappeda Lombok Utara Yuni Kurniati dalam sambutannya.

Menurutnya, musrenbang ini bagian yang tidak terpisahkan dari musrenbang regular Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 Lombok Utara yang akan dilaksanakan pada 28 maret 2019 mendatang. Sangat penting untuk bisa merumuskan rencana dan solusi bagi berbagai isu krusial terkait konteks pembahasan tersebut, dengan harapan nantinya melalui saran dan masukan masyarakat Pemkab Lombok Utara dapat mengakomodir kebutuhan mereka melalui suatu kebijakan yang tepat sasaran.

“Secara umum maksud dari pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa, Lansia dan Disabilitas  adalah untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berperspektif gender dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki, perlindungan anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa. Yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaiaan permasalahan,” katanya.

Adapun sejumlah persoalan yang tengah dihadapi dan dicarikan jalan keluar yaitu perihal Indeks Pembangunan Gender KLU masih terendah di NTB. Meskipun terjadi peningkatan dari 84,01 di Tahun 2015 menjadi 85,34 di Tahun 2017, sementara IPG NTB adalah 90,36 persen. Kemudian Perempuan Lombok Utara tertinggal dari sisi pendidikan dan Ekonomi (pengeluaran), sementara Usia Harapan Hidup Perempuan lebih panjang (68,06 tahun) dibandingkan dengan Laki-laki (64,17 tahun).

Selanjutnya, persentase kemiskinan masih tinggi yakni 28,83 persen (pada Maret 2018 sebelum gempa) sementara pasca Gempa belum diketahui karena, BPS tengah melalukan survey pada bulan Maret 2019 ini. Masih terdapat kasus kematian ibu hamil (2 orang di tahun 2018). Masih tingginya kasus kematian bayi (baik neonatal maupun sampai usia 1 tahun) dengan jumlah kasus 87 orang di Tahun 2018. Untuk stunting daerah berhasil diturunkan secara sangat signifikan dari 36 persen di Tahun 2017 menjadi 29 persen di 2018.

Pun demikian rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah, belum terwujudnya Kabupaten Layak Anak dengan 5 Kluster Konvensi Hak Anak, masih tingginya kasus pernikahan usia anak, Masih tingginya anak-anak usia sekolah yang Drop Out, belum optimalnya partisipasi pendidikan menengah, dan rendahnya partisipasi Pendidikan Tinggi Ancaman kasus kekerasan baik Fisik dan Verbal terhadap Perempuan dan Anak Lansia dan Disabilitas, hingga belum mendapatkan perlindungan sosial dan pendampingan yang memadai.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar ditemui terpisah mengatakan, Pemda KLU melalui Dinas Sosial PPA tengah memperjuangkan diberikannya santunan kepada para lansia.  Dana itu rencananya akan diberikan kepada setiap bulan. Hal ini sebagai bentuk perhatian khusus, manakala mereka sakit dan lain sebagainya.

“Sedang kita bicarakan khusus programnya, kemudian untuk difabel kita mulai dari prespektif dipembangunan. Misalnya di kantor ada objek khusus, sehingga pelayanan tidak sama dan tingkat kesulitan dengan yang normal,” ujarnya.

Dari sisi pendidikan warga disabilitas, lanjut Najmul, pemerintah akan kembali memaksimalkan fungsi SLB yang sudah terbangun di Kecamatan Tanjung. Meski sejatinya hal itu merupakan tugas Provinsi NTB, namun Pemda KLU akan coba mencari warga penyandang disabilitas untuk kemudian disekolahkan di sana.

“Kita akan mencari sebanyak banyaknya di Lombok Utara yang tidak bisa sekolah dan ditempatkan di sana. Selain itu tentu pembinaan anggarannya akan kita lihat pada tahun ini. Sebetulnya sudah banyak yang kita lakukan di dinas sosial sekarang, namun melalui ini kita akan meningkatkan lagi,” pungkasnya.(iko)