in

Fraksi Gerindra: Pemerintah Bertanggungjawab Merawat dan Memperbaiki Hutan

Anggota Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono dan orang utan yang tertembak di Aceh

kicknews.today – Anggota Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, mengkritik keras kebijakan Pemerintahan Jokowi di sektor kehutanan. Dimana merupakan kewajiban pemerintah untuk merawat dan memperbaiki hutan, bukan malah menjadikan masyarakat untuk melakukan tugas tersebut.

“Pemerintah seakan akan mau menjadikan masyarakat sebagai tumbal untuk menjaga hutan, padahal itu adalah kewajiban negara. Sekarang ini ada 7 juta orang untuk 14 juta hektar, dimasa 30 tahun, diberikan melalui kehutanan sosial,” ungkapnya, Kamis (14/3).

Menurut Bambang, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, seharusnya pemerintah wajib merawat dan memperbaiki hutan yang kondisinya rusak. Tetapi pemerintah malah menjadikan masyarakat yang melakukan tugas pemerintah tersebut, dengan program kehutanan sosial.

Baginya, ini adalah penipuan anggaran kehutanan yang ditujukan pada rakyat, yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Dimana anggaran dari kehutanan telah dinaikkan dari Rp 3.5 triliun pada 2012 menjadi Rp 7,8 triliun di 2019.

Disamping itu, lanjut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI ini, orang yang merawat hutan yang jumlahnya 7 juta orang itu, selain merawat juga diminta untuk bercocok tanam di dalam hutan.

“Lah, kalau bercocok tanam di situ, maka tidak akan jadi hutan lagi, maka jadi persawahan di situ. Semua itu adalah satu kesalahan kebijakan” ucapnya.

Jadi, hutan yang merupakan sumber mata air dan ekosistem kehidupan flora dan fauna, harusnya dilindungi dan steril-kan dari manusia.

Selain itu, Bambang juga menyentil Presiden Jokowi sebagai alumni kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), yang tidak mempunyai jiwa memproteksi hutan.

“Buat apa sekolah kehutanan, tapi tidak paham dan peduli terhadap masalah kehutanan. Bagaimana hutan harus diprotek, dirawat, dan diperbaiki yang rusak. Sangat kebangetan sikap Presiden (Jokowi, red) tersebut,” kritiknya.

Dicontohkan, di Swedia menurut data 80 persen wilayah negara adalah hutan. Walaupun Presiden nya bukan lulusan kehutanan, tetapi bias cerdas dan protek terhadap penanganan hutan.

“Memang Presiden harus cerdas dan komit terhadap keahliannya, bukan hanya pencitraan yang tidak bermanfaat,” sentilnya.

Sementara itu, ungkapnya, akibat kerusakan hutan, ekosistem satwa tidak dapat melangsungkan hidupnya, lantaran dibantai secara membabi buta karena dianggap hama, yang kesemuanya  akibat rambahan hutan dari kebijakan kehutanan sosial.

“Seperti kematian orang utan akibat tembakan 76 peluru senapan angin, yang mengenai matanya dan badannya di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Sultan Daulat Subulussalam Aceh, maret 2019, yang masih mempunyai anak dalam kondisi kritis akibat syok melihat ibunya akhirnya mati. Kejadian ini berkali-kali di tahun 2018 di wilayah Kalimantan Tengah. Dan menurut data peneliti dikatakan 100 ribu orang utan di Indonesia telah mati mengenaskan,” bebernya.

Karena itu, Presiden Jokowi harus bertanggungjawab atas kerusakan hutan dan seisinya, dengan membiarkan hutan rusak akibat tidak dirawat, dihancurkan untuk kelapa sawit serta penambangan batu bara.

“Ini akibat salah dalam mengangkat menteri yang mempunyai disiplin ilmu pertanian, yang bertolak belakang dengan kehutanan,” tutupnya. (red)