in

HWDI Tuding Pemkab Lombok Barat tak Akomodir Kebutuhan Kaum Difabel

kicknews.today – Gelaran sosialisasi Kkesetaraan gender dan sosial inklusi (GESI), yang dihelat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat, Rabu (20/2), di Hotel Jayakarta, Senggigi mendapat sorotan tajam dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Nusa Tenggara Barat.

Pasalnya, infrastruktur pelayanan publik yang ada di Gumi Patut Patuh Patju, belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.

“Sudah 13 tahun Peraturan Menteri PU itu ada, tapi kok belum banyak fasilitas pelayanan publik yang dibangun ramah terhadap penyandang disabilitas,” kritik Ketua HWDI NTB Sri Sukarni.

Peraturan yang dimaksud adalah Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 tentang Aksesibilitas pada Gedung Bangunan dan Lingkungan.

“Tiga belas tahun itu bukan waktu yang singkat,” imbuhnya sembari mengatakan bahwa masih banyak fasilitas umum dan pelayanan publik milik pemerintah, yang dibangun tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka.

Bahkan, lanjutnya, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang khusus mengurusi para penyandang disabilitas, tidak memiliki fasilitas yang mendukung aksesibilitas buat mereka yang difable.

“Minimal mereka membangunkan ramp (jalan miring dengan ada pegangan, red) sehingga kami bisa lebih mudah mengunjungi,” cetusnya.

Pihaknya menuding bahwa persoalan kaum berkebutuhan khusus belum menjadi prioritas pemerintah daerah (pemda). Karena itu, pihaknya berharap dapat dilibatkan dalam setiap perencanaan pembangunan.

Namun tudingan tersebut dibantah keras Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lombok Barat, dengan mengatakan telah menyediakan fasilitas ramp seperti yang disebutkan Sri Sukarni.

“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil masukan dari Ombudsman Perwakilan NTB, di Dinas Dukcapil Lombok Barat sudah menyediakan ramp,” sangkal Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan H. Ahmad Rozi.

Hal senada juga dilontarkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) H. Lalu Najamuddin.

“Kantor Dinas PU saat ini sudah melengkapi diri dengan fasilitas ramah disabilitas,” ucapnya.

Hasil pantauan di lapangan memang masih banyak kantor OPD di Lombok Barat, yang belum sama sekali memiliki sarana pendukung untuk kaum difabel. Terutama Dinas Sosial yang sesungguhnya berkepentingan terhadap kalangan ini.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Sosial Lombok Barat Siti Sumarni dengan lihai berkelit, bahwa pihaknya telah memberikan fasilitas yang lain.

“Kita selalu menyiapkan jenis bantuan, seperti kursi roda atau alat bantu dengar sesuai dengan proposal yang masuk ke kami. Untuk ramp mungkin kami bangun tahun ini,” kilahnya.

Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari program Kerjasama Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) tersebut, pihak HWDI NTB mengapresiasi beberapa OPD yang menurutnya peka dengan kondisi mereka.

Namun demikian, pihaknya tetap mengingatkan agar OPD yang lain melakukan hal yang sama, dan melibatkan pihaknya dalam penyusunan perencanaan program.

“Saya yakin, bapak-ibu yang membuat (perencanaan, red) tanpa melibatkan kami sehingga menjadi seperti sekarang. Isu disabilitas jangan hanya menjadi isu di Dinas Sosial saja,” pinta Sri Sukarni.

Menyambut tantangan itu, Sekretaris RSUD Tripat Arif Suryawirawan meminta agar HWDI NTB, dapat mendampingi pihaknya dalam penyediaan fasilitas yang dimaksud.

“Kami berharap HWDI bisa hadir di RSUD. Saya akan ajak ibu jalan-jalan untuk menunjukkan ke kami, titik mana saja ramp itu harus dibangun,” tanggapnya.

Untuk diketahui, penyandang disabilitas di Lombok Barat menurut data tahun 2018 lalu, berjumlah 2.425 orang dengan 327 orang adalah penyandang disabilitas tubuh, sisanya disabilitas netra, ganda, rungu wicara, psikotik, dan grahita. (red)