in

Rp 23 Miliar Dana PKH di Lombok Utara Sudah Cair

Kadisos KLU saat membagikan PKH secara simbolisi (foto: ist)

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) telah menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk tahun 2019 ini jumlahnya mencapai Rp 23 miliar. Demikian disampaikan Kepala Dinsos PPPA Lombok Utara Faisol, Senin (18/2).

“20 ribuan total Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh kecamatan. Ini sudah disalurkan kemarin,” ungkapnya.

Menurutnya, nominal yang diterima oleh penerima manfaat berbeda-beda. Hal tersebut mengacu kepada kebutuhan rumah tangga setiap masyarakat. Umpamanya, jika dirumah terdapat Ibu Hamil (Bumil), balita, anak sekolah estimasi yang diterima mencapai Rp 3 juta. Sementara jika sebaliknya, dirumah tersebut hanya terdapat bumil maka estimasi sebesar kurang lebih Rp 1 juta.

“Langsung dibagikan transfer dari rekening. Karena ATM ada perpanjangan tangan dari BRI, mau dilapangan langsung juga silakan,” katanya.

Berdasarkan data dari Dinsos PPPA tercatat masyarakat Lombok Utara yang menerima manfaat dana PKH yaitu sebesar 19.992 KPM. Kecamatan Bayan mendapat alokasi yang cukup besar dengan jumlah sebesar Rp 6.167.400.000. Dari jumlah itu penerima manfaat di Bayan mencapai 5.292 KPM. Untuk Kecamatan Gangga tercatat 3.188 KPM dengan total dana sebesar Rp 3.749.325.000. Kecamatan Kayangan dengan alokasi Rp 6.120.525.000 tercatat yang mendapat manfaat 5.038 KPM. Kecamatan Pemenang menjadi kecamatan yang paling sedikit dari aspek dana pun penerima manfaat. Yaitu dana Rp 2.625.950.000. teralokasi hanya ke 2.163 KPM. Terakhir khusus Kecamatan Tanjung dari 4.311 KPM teralokasi sebesar Rp 5.035.550.000.

“Kami masih kerjakan BDT juga agar jumlah penerima setiap program tepat. Target saya akhir Februari 2019 sudah selesai,” jelasnya.

Target BDT tersebut juga bertujuan untuk mengcover seluruh penerima manfaat agar tak tumpang tindih. Misalnya, lanjut Faisol, untuk saat ini diketahui dari jumlah BDT sebanyak 42 ribu lebih program rastra yang tersalurkan di masyarakat hanya 35 ribu lebih. Artinya, masih terdapat 7 ribuan lebih KK yang belum menerima manfaat dari program rastra tersebut.

“Semua data penerima di BDT yang pertama kita sinkronkan dengan rastra, pkh, lansia, sama program lain supaya nanti ketahuan jangan sampai ada yang tidak tercover,” bebernya.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut dinas tak tinggal diam. Faisol mengatakan khusus 7 ribu orang yang berlum tercover di program rastra rencananya akan diberikan rastrada. Dinas akan menganggarkan dari APBD untuk menutupi kekurangan itu. Namun demikian, hal ini baru bisa direalisasikan pada tahun 2020 mendatang.

“Ini akan disampaikan ke Pak Bupati untuk menutupi 7 ribu akan ditutup oleh daerah artinya semua akan terpenuhi semua,” pungkasnya.(iko)