in

LIA jadi ZAMIA Berpolemik, Pernyataan Wabup Lombok Tengah Tuai Kritik

Polemik perubahan nama Bandara Lombok, kiri: Wabup Lombok Tengah HL. Pathul Bahri, kanan: Ketua DPC Partai Hanura Lombok Tengah Fihirudin

kicknews.today – Pernyataan tegas Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah HL. Pathul Bahri, dikatakan provokatif dan tidak paham administrasi. Hal ini diungkapkan Bukran seorang pemuda yang berdomisili di lingkar bandara, Kamis (14/2), terkait pernyataan Wabup yang menolak tegas perubahan nama Lombok International Airport (LIA), menjadi Zainul Abdul Madjid International Airport (ZAMIA).

“Saya kira pernyataan pak Fathul selaku wakil bupati cenderung provokatif dan tidak memahami administrasi. Dia harus memahami dirinya berstatus sebagai kepala daerah, yang tentunya juga menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat,” ungkap Bukran Kamis (14/2).

Menyinggung keberadaan Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan (Menhub) RI Nomor KP 1421 Tahun 2018, menurutnya tanpa dasar administrasi sekalipun TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, tidak pantas namanya ditolak menjadi nama bandara, jika mengingat torehan jasanya di Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya.

“Harus (wabup, red) bisa membedakan kepala daerah dan kepala pemerintahan. Jangan jadikan diri sebagai raja di daerah. Sekalipun tanpa administrasi nama beliau sangat tidak pantas kita tolak untuk nama bandara, mengingat jasa-jasa besar beliau di Lombok dan NTB ini,” lanjutnya.

Menurutnya, Wabup Lombok Tengah seharusnya lebih fokus kepada hal-hal mengenai kesejahteraan masyarakat, terutama hak-hak hidup orang banyak.

“Coba wakil bupati itu dia urus masalah kesejahteraan masyarakat seperti kami-kami ini. Jangan malah mempermasalahkan nama bandara yang tidak ada sangkut pautnya, terhadap hak-hak hidup orang banyak,” cetusnya.

Dikatakannya, pernyataan Pathul Bahri itu dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Jika pernyataan menolak pergantian nama tersebut didasarkan klaim pernyataan sikap sebagian besar masyarakat Lombok Tengah, dirinya mempertanyakan masyarakat mana yang dimaksud.

“Kalau komentarnya menolak tentu akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jika dia beralasan menolak karena telah berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, saya mau bertanya masyarakat yang mana? Menurut saya, jika dibanding-bandingkan, masyarakat Lombok Tengah lebih banyak menyetujui perubahan nama bandara itu,” ujarnya.

Pihaknya berharap Wabup lebih arif dan bijak dalam menyikapi permasalahan yang ada, dengan mengkaji ulang sejarah Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

“Saran saya jadilah pemimpin yang bijak, yang bisa menaungi antara yang menolak dan yang tidak. Bukan malah bersembunyi pada salah satu diantaranya. Kalau sudah begini, saya sarankan juga untuk membaca sejarah tentang Maulana Syaikh, beliau adalah orang paling berjasa di Gumi Paer (tanah kelahiran, red) kita ini,” ucapnya.

“Menurut saya, setidaknya dengan menerima perubahan nama tersebut, kita sedikit telah menghargai jasa kepahlawanan beliau. Sangat memalukan, sekelas kepala daerah tidak bisa menghargai  jasa beliau,” tandasnya.

“Saya yang orang biasa-biasa saja tau caranya menghargai ulama sekaligus pahlawan nasional sekelas beliau,” imbuhnya.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hanura Lombok Tengah Moh. Fihirudin, sangat menyayangkan pernyataan Wakil Bupati Lombok Tengah tersebut.

Menurutnya, pemkab jangan mengklaim sebagai repseantasi masyarakat Lombok Tengah. Karena pemkab juga tidak pernah mengajak steakholder yang ada di Lombok Tengah, untuk duduk bersama membicarakan masalah pergantian nama bandara.

“Saya mempertanyakan pihak yang menolak nama ulama dan pahlawan nasional sebagai nama bandara. Apakah senaif itukah kita akan menolak nama Syaikh Zainuddin Abdul Majid, yang semua orang tahu beliau adalah salah satu ulama besar yang diakui dunia, sebagai nama bandara di pulau kelahirannya,” ungkapnya.

Dia menyebutkan bahwa DPC Partai Hanura Lombok Tengah mendukung sepenuhnya, langkah Pemerintah Pusat dalam perubahan nama bandara tersebut.

“Jangan dimasukkan ke ranah politik hari ini terkait penamaan bandara ini, tapi lebih kepada menghargai jasa-jasa pahlawan kita, karena Syaikh Zainuddin itu bukan lagi milik satu golongan, tapi milik Bangsa Indonesia. Itu yang harus dipahami,” pungkasnya. (red)