in

Kapolda NTB Tegaskan Komitmen TNI-Polri Hadapi Pemilu 2019

Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Achmat Juri, M.Hum. saat acara Rapim TNI-Polri

kicknews.today – Kepala Kepolisian Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB) Irjen Pol. Drs. Achmat Juri, M.Hum. menegaskan, TNI dan Polri memegang teguh komitmen netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini disampaikan Kapolda NTB saat acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, Rabu (13/2), yang digelar di Hotel Lombok Plaza, Kota Mataram.

“Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, bahwa TNI dan Polri menganut politik negara dan bersikap netral. Dengan kata lain, seluruh anggota TNI dan Polri aktif dilarang terlibat dalam politik praktis,” tegas Kapolda NTB.

Dalam Rapim yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) NTB, Ketua KPU NTB, dan Ketua Bawaslu NTB tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa Rapim yang digelar tersebut, memiliki makna yang sangat penting terutama untuk kesiapan TNI-Polri, dalam mensukseskan agenda nasional Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019.

“Saat ini sudah terasa kerawanan-kerawanan yang sangat nyata dan meningkat, sehingga diperlukan kesiapan kita untuk mengelola kondisi kamtibmas yang kondusif,” ujarnya.

Pihaknya berharap dengan kegiatan Rapim tersebut terjalin persamaan persepsi, untuk bersinergi mengantisipasi berbagai permasalahan kamtibmas secara strategis dan komprehensif. Dimana upaya-upaya awal perlu dilakukan, untuk mencegah terjadinya tindak pidana (pre-emtif).

“Lakukan terus langkah pre-emtif cipkon untuk meningkatkan kesadaran berbagai pihak, agar tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan melanggar hukum,” imbaunya.

Selain itu, Irjen Pol. Drs. Achmat Juri, M.Hum. kembali mengingatkan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada.

“Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan penyelenggara pemilu, Pengawas Pemilu, dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada Pemilu 2019,” ujarnya.

Pada akhirnya, lanjut Kapolda, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2019 ditentukan oleh efektifitas cara bertindak, dengan mengedepankan hukum.

“Efektifitas cara bertindak, metode pengamanan dan strategi pengamanan, dengan mengutamakan upaya pencegahan dan kecepatan penyelesaian masalah, dengan mengedepankan hukum terhadap setiap tindak pidana atau pelanggaran pemilu yang terjadi, sebagai salah satu indikator keberhasilan,” jelasnya. (red)