in

Wabup Lombok Tengah Tolak Perubahan Nama Bandara LIA

Wakil Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri

kicknews.today  – Bola panas perubahan nama Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) Praya menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, Nomor KP 1421 Tahun 2018 mulai mendapat sorotan dari semua pihak.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Tengah (Loteng), H Lalu Pathul Bahri yang dikonfirmasi terkait perubahan nama Bandara itu menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah Lombok Tengah hingga detik ini belum menerima SK Kemenhub RI tentang perubahan nama Bandar Udara Internasional Lombok menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid tersebut.

“Kita belum terima SK terkait perubahan nama Bandara Lombok itu dan tetap nama Bandara kita itu adalah Bandara Lombok,” ujar H Lalu Pathul Bahri di kantornya, Senin (11/2).

Dikatakan, informasi yang diterima dirinya pada hari ini (red” Senin) akan ada rapat pembahasan terkait perubahan nama Bandara itu di Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, rapat itu ditunda untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Karena sebagian masyarakat Lombok Tengah tetap menolak perubahan nama Bandara tersebut.

“Pada prinsipnya kita menolak perubahan nama Bandara Lombok tersebut,” ujar Pathul.

Sebelumnya diberitakan di media Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, telah mengeluarkan surat undangan pertemuan perubahan nama Bandara. Namun dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 17 April mendatang, pertemuan yang mestinya digelar, Senin (11/2) hari ini, ditunda.

“Setelah kita kaji dan masukan berbagai pihak. Kami pastikan untuk ditunda demi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019,” ungkap Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Drs. HL Syafi’i, MM., Minggu (10/2) malam.

Syafi’i menjelaskan, menunjuk pada undangan Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB tertanggal 8 Februari 2019, Nomor 005/111/II/BKBPDN/2019 perihal undangan dalam rangka menyikapi terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan Republik Indonesia,  Nomor KP 1421 Tahun 2018 itu ditunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

“Pembahasan perubahan nama bandara itu kita tunda sampai dengan waktu yang belum ditentukan,” pungkasnya. (Ade)