in ,

Warga Pertanyakan UU Perkawinan hingga Gempa, ini Jawaban Nanang Samodra

kicknews.today – Berbagai permasalahan diungkapkan masyarakat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ir. H. Nanang Samodra, Kamis (21/2), saat sosialisasi di daerah pemilihan  (dapil) yang digelar di Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Dalam kemasan silaturrahmi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum perempuan, dan unsur pemuda yang dimulai pukul 14.00 sampai 18.00 Wita tersebut, Nanang Samodra memaparkan seputar perubahan UUD 1945 hingga terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat sesi tanya jawab, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini diberondong berbagai pertanyaan oleh para hadirin.

Terkait implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimunculkan Kepala Desa Keru Rawida, Nanang Samodra mengatakan bahwa idealnya setiap pasangan pengantin harus siap, baik secara lahir maupun bathin.

“Dari sisi lahiriyah, pasangan pengantin harus sehat dan mampu memikul tanggung jawab, untuk hidup berkeluarga secara mandiri dan berpendidikan cukup,” kata Nanang.

Sedangkan dari sisi bathin, lanjutnya, pasangan pengantin harus sudah siap untuk meninggalkan kehidupan remaja.

“Siap untuk mengasuh anak, siap untuk berbagi tugas dalam kehidupan berumah tangga,” ucapnya.

Menurutnya, usia pengantin pria idealnya minimal 25 tahun dan perempuan 21 tahun.

“Pada usia tersebut pasangan itu telah benar-benar siap baik secara lahir dan bathin,” jelasnya.

Sementara terkait Rencana Undang-Undang (RUU) minuman beralkohol, Nanang menjelaskan bahwa dalam RUU tersebut akan diatur mengenai sistem produksi, penyimpanan, dan pendistribusiannya.

“Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar peredarannya dapat dikendalikan, sehingga tidak merambah ke remaja dan anak2 sekolah,” bebernya.

Sedangkan saat seorang warga atas nama Hubaidy menanyakan janji pemerintah, terkait bantuan stimulan perbaikan rumah bagi korban gempabumi. Selaku anggota dewan Senayan yang masih aktif, Nanang menyampaikan bahwa dalam implementasinya masih terdapat kendala, terutama rumitnya prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman yang ada.

“Hal ini sangat bertentangan dengan situasi kedaruratan yang dihadapi oleh masyarakat. Terlebih lagi perbaikan rumah belum siap, padahal musim penghujan sudah tiba,” ungkapnya.

Dikatakannya, hal ini telah disampaikan dalam rapat Tim Pengawas Bencana NTB, Sulteng, Banten, dan Lampung, tanggal 23 Januari 2019 di hadapan menteri-menteri terkait.

“Semoga segera dapat direalisasikan, karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu,” tutupnya. (red)