in

Ini langkah Bakesbangpoldagri NTB Sikapi SK Perubahan Nama Bandara Lombok

Lombok International Airport (LIA) diusulkan berganti nama jadi ZAM Internasional Airport

kicknews.today – Menyikapi terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan RI, tentang perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengeluarkan surat undangan pertemuan terkait penamaan baru tersebut.

Surat undangan bernomor 005/111/II/BKBPDN/2019 tertanggal 8 Februari 2019, yang ditandatangani Drs. H. Lalu Syafi’i, MM. yang akan digelar pada Senin (11/2), kembali memicu suhu panas.

Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kasta NTB, Muhanan yang menerima undangan tersebut langsung angkat bicara. Menurutnya, SK Nomor KP 1421 Tahun 2018 yang tiba-tiba terbit tanpa ada pembahasan dianggapnya sebagai suatu keteledoran, sehingga mengundang polemik di masyarakat.

Kasta NTB sendiri berharap jika Pemprov NTB tidak melaksanakan SK Kemenhub itu. Pasalnya, kalau SK itu tetap dijalankan, maka akan dapat mengundang reaksi yang jauh lebih berpotensi konflik di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

“Apalagi rapat itu akan melibatkan masyarakat Loteng, jelas terjadi perdebatan di tataran masyarakat Lombok Tengah sendiri,” ungkapnya, Minggu (10/2).

Sapaan Arnand Gibes itu menegaskan, semua orang mengetahui bagaimana Lombok Tengah yang susah mulai bangkit. Ketenangan pasca terbitnya SK Kemenhub beberapa bulan lalu, lantas kembali diungkit seakan membuat perdebatan baru di tataran masyarakat.

“Ingat, Loteng sedang mulai bangkit dengan desa wisatanya dan sudah mulai lupa akan nama bandara. Tapi sekarang pemprov malah akan segera menetapkan. Ini akan menjadi kendala bagi wisatawan yang datang ke NTB, karena melihat ketidak nyamanan atau konflik masyarakat tentang nama bandara,” ujarnya.

Terkait hal itu, Kepala Bakesbangpoldagri NTB Drs. H. Lalu Syafi’i, MM. menyampaikan, instansinya hanya bertugas memfasilitasi masyarakat untuk mencari jalan keluar atas rencana pergantian nama bandara itu. Dimana yang akan menentukan apakah nama bandara akan diganti atau tidak, adalah para tokoh yang akan berdiskuai dalam pertemuan nantinya.

“Kalau dalam pertemuan nanti tidak ada yang sepakat, jelas Bakesbangpoldagri akan membuat notulen rapat, kemudian disampaikan ke pimpinan daerah, diteruskan ke Kemenhub,” ujarnya.

Yang jelas, lanjut Syafi’i, Bakesbangpoldagri tidak berani memaksakan apa yang diinginkan oleh masyarakat, terlebih semua itu demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena kalau mengacu pada isi SK itu, pemerintah daerah diberikan kesempatan selama enam bulan pasca diterbitkan SK, untuk rembuk di tataran masyarakat.

Jika pihaknya tidak melaksanakan perintah SK tersebut sama saja dengan melanggar aturan. Sehingga mau tidak mau, pihaknya mengundang tokoh-tokoh dan unsur Forkompinda untuk mencari solusi.

“Jika pada rapat masyarakat menolak, maka itu yang akan kami sampaikan. Sebaliknya jika menerima juga akan disampaikan untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.

Intinya, tegas Syafi’i, semuanya tergantung dari kesepakatan masyarakat, mana yang terbaik demi terlaksananya keamanan dan ketertiban masyarakat  (kamtibmas) di NTB.

Untuk diketahui, sebelumnya banyak masyarakat Lombok Tengah menolak rencana pergantian nama bandara, dan langsung melakukan aksi penolakan ke DPRD NTB. Sedangkan di sisi lain, para anggota DPRD NTB mendukung pergantian dengan dalih NTB memiliki pahlawan nasional. (prm)