in

Presiden Jokowi Gelontorkan 1000 BLK untuk Ponpes Perkuat Ekonomi Syariah

kicknews.today – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa tahun 2019 akan dibangun sekitar 1.000 balai latihan kerja (BLK), khusus untuk pondok pesantren (ponpes). Hal itu disampaikan saat bersilaturahmi dengan ratusan ulama se-Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Kamis (7/2), di Istana Negara, Jakarta.

Dikatakan Kepala Negara, nantinya ponpes dapat memiliki BLK yang sesuai dengan minat atau ingin dikembangkan masing-masing.

“Misalnya, sebuah pondok ingin skill yang mau diupgrade garmen, ya berarti kita berikan di situ peralatan yang berkaitan dengan garmen,” ungkap Jokowi seperti rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden yang diterima kicknews.today, Jumat (8/1) pukul 07.24 Wita.

Dijelaskan, jika 1.000 BLK itu sudah berjalan dengan benar setelah dievaluasi, maka menurut Presiden, kedepannya akan diberikan kepada 28 ribu ponpes yang ada di seluruh Tanah Air.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah berkaitan dengan ekonomi keumatan, salah satunya bank wakaf mikro.

Menurutnya, Bank Wakaf Mikro  (BWM) telah didirikan di pondok-pondok pesantren yang memiliki komunitas bisnis yang baik, untuk mengembangkan ekonomi umat dengan sasaran ekonomi super mikro dan mikro.

“Saya juga cek langsung ke beberapa pondok yang sudah berjalan ini. Alhamdulillah sangat baik, yang dulunya di lingkungan itu ada jualan bakso di gerobak, setelah dapat pinjaman dari Bank Wakaf Mikro bisa jualan di warung, memiliki warung,” ungkap Jokowi.

Presiden kemudian menjelaskan alasan dilakukannya program-program ekonomi keumatan itu, yaitu karena besarnya potensi ekonomi syariah Indonesia. Namun demikian, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara lainnya.

“Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi syariah kita baru berkembang 5 persen. Malaysia 23 persen, Saudi 51 persen, UEA 19 persen. Kita baru 5 persen. Padahal Indonesia adalah pasar yang besar bagi ekonomi syariah,” tuturnya.

Oleh karena itu, ketika Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dibentuk, Presiden langsung menjadi ketuanya. Di negara lain, institusi yang sejenis biasanya dipimpin oleh menteri.

“Saya juga pingin ngerti, ini ada tantangannya di mana, hambatannya di mana, problemnya ada di mana, saya pengin ngerti. Sudah saya ketuai sendiri. Nanti kalau sudah berjalan saya serahkan ke menteri yang terkait dengan ini. Tapi sekali lagi tidak gampang. Saya tahu tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita luruskan,” ujarnya. (red)