in

Pelabuhan Bangsal Lombok Utara Kembali Ditata

Masyarakat menyebrang ke tiga gili dari Pelabuhan Bangsal (foto: rico)

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menguapkan kembali penataan Pelabuhan Bangsal Kecamatan Pemenang. Hal ini didasari lantaran retribusi jasa wisata pun transportasi yang diterima pemerintah cukup minim. Padahal, beberapa tahun lalu pemkab juga pernah gencar melakukan penataan di sana meski implementasinya hanya bertahan seumur jagung.

Maka itu, Kamis (7/2) instansi terkait menggelar rapat koordinasi bersama Koperasi Karya Bahari (KKB) selaku pengelola Pelabuhan Bangsal guna merealisasikan penataan ini. Sekertaris Daerah (Sekda) Lombok Utara H. Suardi kepada wartawan mengatakan, ditatanya Bangsal semata ingin memberikan pelayanan kepada para wisatawan yang datang. Pasalnya, objek akses utama menuju tiga gili (trawangan, meno, dan air) ini terkesan semerawut.

“Bangsal akan dibikin lebih baik. Supaya lebih aman, lebih nyaman. Makanya pihak pihak terkait kita undang,” ungkapnya ditemui usai rapat.

Dari kesimpulan rapat tersebut terungkap beberapa kesepakatan yang akan dieksekusi pada Minggu depan. Salah satunya sistem one gate akan diterapkan sehingga baik wisatawan, masyarakat, pedagang, dan sebagainya yang ingin menuju tiga gili diharapkan supaya satu pintu. Selanjutnya, untuk memastikan sistem tersebut berjalan maka anggota Satpol PP Lombok Utara akan stand by di lokasi. Manakala ada masyarakat yang tak mematuhi aturan sedianya instansi penegak perda ini akan menindak tegas.

“Iya makanya saya tekankan semua harus sesuai tugas dan fungsi. Tidak bisa kita tumpangkan. Ujungnya kalau aman, nyaman, orang senang datang kemari,” kata Suardi.

Potensi PAD yang minim dari sektor tersebut, merupakan salah satu yang menjadikan pemkab ingin fokus menata bangsal. Betapa tidak, KKB dalam dua tahun terakhir ogah menyetor retribusi lantaran belum adanya kesepakatan di atas tandatangan MoU perihal bagi-hasil. Sekda Suardi menekankan, semua OPD yang terlibat untuk segera merumuskan persoalan ini. Supaya orientasi yang muncul diharapkan masyarakat sekitar dapat sejahtera.

“Dengan orang datang kemari tentu akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, otomatis PAD meningkat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KKB Sabarudin menjelaskan pihaknya selaku pengelola tidak meminta surat perintah kepada pemerintah. Melainkan KKB menyarankan dalam rapat, untuk bekerjasama sehingga hasil daripada pungutan bisa diserahkan ke pemerintah. Pasalnya, selama ini pemkab terkesan tidak serius dalam pengelolaan Pelabuhan Bangsal yang melibatkan Kooperasi yang ia pimpin.

“Selama ini kita diberikan surat perintah (pengumpulan dan penyetoran retribusi) tapi tadi saya mintakan MoU,” jelasnya.

Menurutnya, MoU tersebut selain bisa menguntungkan kedua belah pihak dalam hal ini KKB juga tak segan memungut manakala ada regulasi yang didukung pemerintah. Tak seperti tahun lalu,penyetoran retribusi dari KKB ke pemkab melalui dinas sudah tidak dilanjutkan menyusul hasil kesepakatan yang mandek ditengah jalan. Pihaknya mengaku, jika kejelasan kerjasama terjalan ia siap menyetor retribusi sebagaimana yang ditargetkan pemerintah.

“Ya karena supaya jelas kita juga enak. Jangan pakai surat perintah, karena kita bukan instansi,” tutupnya.(iko)