in

Ini Tanggapan Dinas Sosial NTB terkait Pemotongan Dana PKH di Lombok Tengah

kicknews.today – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahsanul Khalik, Kamis (7/2), mengungkapkan bahwa pelaku  inisial MN (40) warga Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata, yang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan pemotongan dana bantuan Pendampingan Keluarga Harapan  (PKH) di Lombok Tengah, bukan petugas Pendamping PKH.

“MN itu adalah masyarakat, suami kelompok penerima manfaat (KPM) bukan petugas pendamping PKH. Karena pada dasarnya KPM boleh diwakilkan, terlebih istrinya itu penerima manfaat sehingga minta tolong,” ungkapnya.

Dia menegaskan, kalau ditemukan ada petugas dari Dinsos atau PKH yang melakukan pemotongan dengan dalih apapun, maka sanksi tegas telah menunggu baik berupa pemberhentian dan diproses secara hukum.

“Jika menemukan petugas dinas maupun pendamping melakukan pemotongan, bisa laporkan untuk kita berhentikan dan proses hukum,” tandasnya.

Lebih-lebih, lanjutnya, saat ini telah ada Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pendistribusian Bantuan Sosial kerjasama Dinas Sosial dengan Polda NTB.

Lebih jauh dijelaskan, sebanyak 300 ribu lebih penerima manfaat program PKH tahun 2018 di NTB, sedangkan untuk tahun 2019 sebanyak 314.746 orang.

Sementara jumlah sumber daya manusia (SDM) PKH 1.118 diantaranya koordinator kabupaten (korkab), koordinator wilayah (korwil), supervisor, operator, pendamping dan asisten pendamping. Dimana asumsi yang diterima KPM sebesar Rp 2 juta lebih, tergantung dari komponen keluarga.

“Tidak ada biaya administrasi atau pemotongan. Jika jarak rumah penerima dengan Kantor Link BRI jauh, ada kesepakatan antara BRI Link, malah BRI sudah keluarkan imbauan bahwa tidak ada pemotongan administrasi,” jelasnya.

Terkait dugaan atau isu pemotongan, Ahsanul Khalik menyebutkan bahwa isu tersebut bukan hanya terjadi di Lombok saja, melainkan mulai ujung Sape hingga Ampenan, Kota Mataram.

Hanya saja, menurutnya, hingga saat ini belum ada yang dapat menunjukkan bukti, untuk diproses secara hukum.

Pihaknya pun melakukan validasi data penerima manfaat setiap enam bulan sekali, guna menghindari adanya isu penerima manfaat dari kalangan keluarga mampu. Namun prosesnya tergantung data dari pusat.

“Yang pasti dana itu masuk rekening masyarakat penerima,” tegasnya. (prm)