in

Pelayanan Satu Pintu jadi Solusi Percepatan Realisasi Bantuan Gempa di Lombok Barat

Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Lombok Barat H. Fathurrahim

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggabungkan beberapa perangkat daerah menjadi Pelayanan Satu Pintu, guna klarifikasi proses pencairan bantuan gempa bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang, dan rusak ringan. Hal ini disampaikan Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat H. Fathurrahim, Kamis (7/2), mewakili Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid.

“Perangkat daerah yang digabungkan itu diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Dinas PUPR serta pihak BRI. Pelayanan Satu Pintu itu dipusatkan di Gedung Budaya – Narmada,” kata Fathurrahim.

Dikatakan, tujuan dibentuknya Pelayanan Satu Pintu ini untuk memudahkan masyarakat, dalam proses persyaratan dan pencairan bantuan.

“Masyarakat tidak lagi datang ke Gerung untuk mengurus ke dinas terkait, tapi mereka cukup dilayani di satu tempat,” ucapnya.

Fathurrahim menjelaskan, persyaratan administrasi pencairan harus dilengkapi oleh kelompok masyarakat (pokmas), meliputi foto copy KTP penerima, rekening, dan SK kelompok serta rekomendasi dari pihak BPBD.

“Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses selanjutnya diserahkan ke Pos Palayanan Satu Pintu untuk diserahkan ke pihak BRI sebagai lembaga pencairan dana,” jelasnya.

Demi tertib dan amannya proses klarifikasi pembayaran, Fathurrahim meminta agar semua fasilitator pendamping desa maupun kecamatan hadir dalam proses klarifikasi.

“Saya minta fasilitator teknis standby untuk membantu pelayanan. Gunanya untuk mempercepat proses pencairan. Kita selesaikan kebutuhan warga melalui Pelayanan Satu Pintu,” tegasnya.

Dalam proses tersebut, Fathurrahim pun memastikan pihak TNI-AD akan turut berpartisipasi dalam mendampingi pokmas, agar proses berjalan aman secara teknis di lapangan dan bantuan tidak  disalahgunakan oleh pokmas maupun oknum lain.

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lombok Barat HM. Najib, menegaskan kembali pentingnya kelengkapan dokumen administrasi.

“Gunanya untuk pertanggungjawaban penerimaan dana. Apalagi dana yang dicairkan di Lobar mencapai Rp 1, 3 triliun,” tegas Nadjib.

Najib mengakui bahwa dalam tahap pencairan pun pihaknya masih menemukan banyak data yang salah kamar.

“Ada data yang seharusnya rusak berat tapi masuk dalam kategori rusak ringan, ada yang rusak ringan masuk dalam data rusak berat,” keluhnya.

“Data ini akan diverifikasi, karena dana sebesar Rp 1,3 triliun harus dipertanggungjawabkan agar tepat sasaran,” tandasnya.

Pihaknya berharap masyarakat dapat memahami betapa pentingnya proses administrasi yang harus disiapkan oleh penerima. (red)