in

Relokasi PKL di Lombok Timur Berakhir Ricuh

Pembina Asosiasi PKL Keruak Sayadi saat menghalangi proses penertiban

kicknews.today – Relokasi puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalan depan Pasar Keruak, Lombok Timur, Senin (4/2), oleh anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang dipimpin Camat Keruak Mustamin Hasyim berakhir ricuh.

Camat Keruak Mustamin Hasyim yang memimpin penertiban kepada pembina asosiasi PKL Keruak Sayadi dan para pedagang mengatakan, pihaknya hanya menjalankan perintah pimpinan untuk menertibkan para pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan.

“Apa yang kami lakukan ini adalah perintah pimpinan dalam hal ini Bupati Lotim,sehingga tentunya kami harus jalankan,” kata Mustamin.

Selain karena para pedagang dianggap menganggu ketertiban umum atau mengganggu arus lalu lintas, pihaknya pun telah lama memberitahukan agar para PKL segera pindah ke eks terminal Keruak maupun di dalam Pasar Keruak. Bahkan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan atau pernyataan yang ditandatangani saat hearing, yang dilaksanakan di Kantor DPRD Lombok Timur, Jumat (1/2).

“Kami memberikan deadline sampai Selasa besok (hari ini, red), untuk pedagang membongkar lapaknya sendiri. Karena kalau tidak, maka kami yang akan membongkar paksa nantinya,” tandasnya.

Dari pantauan media, upaya perlawanan yang dilakukan pembina asosiasi PKL Sayadi bersama para PKL terlihat sia-sia. Meski sempat bertahan dan menghadang anggota Pol PP yang melakukan pembongkaran lapak milik pedagang.

“Kami minta Pak Camat dan anggota Pol PP jangan melakukan pembongkaran lapak milik pedagang, karena sudah ada kesepakatan dalam hearing di dewan,” teriak Sayadi sambil memasang badan di depan lapak milik pedagang yang dibongkar.

Para pedagang juga menuding kalau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, telah melakukan tindakan semena-mena terhadap para pedagang. Lebih-lebih sebelumnya dalam pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) dan Kasat Pol PP, dimana Wabup menyatakan akan menunda dilakukan relokasi, sambil menyiapkan tempat yang layak bagi para PKL.

“Tapi apa yang terjadi saat ini, di satu sisi Bupati memerintahkan Camat Keruak dan Pol PP untuk menertibkan pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan, sedangkan pada sisi lainnya Wabup meminta untuk menunda relokasi sambil menyiapkan tempat,” ujarnya.

“Dulu janji politiknya Bupati di hadapan pedagang Keruak akan meningkatkan kesejahteraan pedagang, namun apa yang disaksikan sekarang justru kami diperlakukan seperti ini,” timpal para PKL.

Hal sama juga diungkapkan Kades Keruak Muhdim, seharusnya kita menghormati hasil kesepakatan hearing, agar tidak menimbulkan permasalahan.

“Kan sudah ada pernyataan di dewan untuk menunda relokasi, tapi kok sekarang Pol PP datang untuk lakukan penertiban. Akan tetapi kalau itu keputusan Bupati, silahkan saja,” ujar Muhdim.

Untuk diketahui, saat hearing di Kantor DPRD Lombok Timur dihadiri Ketua Komisi III, Camat Keruak, Kasat Pol PP Salmun Rahman, Kades Keruak Muhdim, dan Pembina asosiasi PLK Sayadi serta puluhan PKL Keruak. Dimana salah satu hasilnya yakni menunda dilakukan relokasi sampai tiga bulan ke depan. (Sul)