in

Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Dalam Refleksi

Oleh: Muammar Iksan, SKM 

Persoalan kesehatan selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan di setiap forum-forum diskusi formal dan informal, baik itu di dunia nyata, lebih-lebih di dunia maya melalui ragam media sosial karena kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang penting untuk dipenuhi dalam kehidupan masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara, pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan sebuah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kemudian dikelola oleh Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Di awal tahun 2014 lalu. Namun dalam pelaksanaan, hal tersebut tidaklah sesuai dengan namanya, model sistem yang digunakan adalah asuransi, tidak jauh berbeda dengan lembaga asuransi lain  yaitu mewajibkan setiap warga negara untuk mendaftar dan menjadi anggota BPJS melalui pembayaran iuran perbulannya.  Program BPJS ini telah menuai banyak kontroversi sejak awal dijalankan.

Salah satunya datang dari fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa BPJS Itu tidak sesuai prinsip syariah islam (detiknews, 30 Juli 2015). Pernyataan tersebut membuat gempar seluruh masyarakat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa bangsa yang terdiri dari mayoritas muslim sudah pasti banyak meragukan bahkan berhenti dari program, karena dilihat dari segi aqad saja sudah salah, masyarakat membayar iuran tujuannya untuk memenuhi biaya kesehatannya sendiri ketika sakit nanti, tapi oleh pengelola dipakai untuk mengobati orang lain dengan dalih “sistem gotong royong”.  Bagi sebagian peserta mungkin mendapatkan sedikit pertolongan dari sistem ini, namun tidak bagi yang lain. Seandainya peserta tetap sehat, maka dana iuran tersebut hangus, tidak bisa diklaim dan belum tentu semua orang setuju/ikhlas dana iuran dari hasil kerja kerasnya yang bisa saja hanya pas-pasan, digunakan diluar dari tujuan awalnya.

Di sisi lain, subsidi silang seperti ini sangatlah rawan untuk disalahgunakan, dimanipulasi dan dikorupsi. Terbukti dengan adanya kasus kepala daerah yang ditangkap KPK terkait dana BPJS (suara.com, 12 Januari 2017). Diikuti oleh pengelolaan yang buruk, hal tersebut  cenderung menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, seperti defisitnya anggaran hingga triliunan, beberapa Rumah Sakit belum dibayarkan jasa medisnya, dan yang paling memilukan adalah dampaknya yang buruk kepada pelayanan kesehatan.

Peserta pun terbagi-bagi menjadi kelas 1 , kelas 2 dan kelas 3 berurutan dari iuran yang  tertinggi sampai terendah. Hal ini berdasarkan level pelayanan yang mampu ditebus oleh pengguna jasa BPJS. Sewaktu-waktu besaran premi yang dikeluarkan bisa dinaikkan jika BPJS meminta kepada pemerintah. Jadi singkatnya, semakin tinggi iurannya maka semakin bagus pelayanan yang didapatkan. Pembagian seperti ini sudah pasti mendiskriminasi masyarakat yang kurang mampu/ yang terdaftar kelas 3 dalam hal mendapat pelayanan. Banyak peserta mengeluh karena fasilitas yang didapatkan tidak sesuai, cakupan layanan dibatasi, sistem administrasi dan rujukan yang berbelit-belit, hingga penolakan peserta BPJS yang dilakukan oleh Rumah Sakit.

Belum lagi ditambah dengan kebijakan pemerintah yang seolah memalak rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan  diwajibkannya setiap warga untuk memiliki kartu BPJS tidak terkecuali bayi. Baru-baru ini setiap bayi yang lahir dari peserta BPJS diwajibkan untuk mendaftar dan membayar iuran (tribunnews, 22 November 2018). Apabila terlambat membayar akan dikenakan denda. Bahkan akibatnya bagi peserta dewasa, beberapa pelayanan administrasi seperti pembuatan SIM, STNK dan  Passport nantinya tidak akan diberikan (tribun-medan, 18 November 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa masalah BPJS sudah merambat ke sektor lain.

Ini bukan lagi sebuah Jaminan Kesehatan, tetapi ini lebih kepada masyarakat menanggung sendiri biaya kesehatan tersebut. Sama saja dengan jalur mandiri, atau bahkan lebih baik daripada terdaftar BPJS. Implementasi hak-hak dasar kesehatan setiap warga negara yang seharusnya dijamin oleh negara sesuai prinsip jaminan sosial seperti yang tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945, justru dilimpahkan kepada masyarakatnya sendiri. Sungguh lucu, Ini seperti pemerintah melempar tanggung jawab pada pundak rakyatnya.

Maka tidak heran DPD RI diawal Desember 2018 kemarin mengusulkan agar BPJS dibubarkan saja mengingat kehadirannya selama ini lebih banyak menyengsarakan masyarakat, pihak Rumah Sakit dan juga pihak-pihak lainnya. Melihat track record kinerja pengelolaannya yang buruk, DPD menilai bahwa BPJS sudah gagal melaksanakan tugasnya (dpd.go.id,  4 Desember 2018).

Akibatnya sampai sekarang, telah ramai beberapa Rumah Sakit memutuskan kontrak kerja sama dengan BPJS dan sudah tidak menerima pelayanan kesehatan dari peserta BPJS. Apakah itu disebabkan oleh persoalan akreditasi Rumah Sakit belum memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 tahun 2015 atau bisa jadi karena persoalan anggaran BPJS yang dari tahun ke tahun mengalami defisit tidak tertangani dengan baik (tirto.id 05 Januari 2019). Apapun alasannya, yang jelas bagi masyarakat adalah pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan tidak bisa terpenuhi karena Rumah Sakit di daerah mereka tidak melayani peserta BPJS. Hal ini akan terus menambah keluhan dan citra buruk kinerja BPJS.

Sehingga sudah seharusnya pemerintah mengindahkan usulan DPD tersebut karena memang sedari awal BPJS lebih condong untuk dijadikan sebagai lahan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja, prinsip asuransinya memaksa, berbau riba dan kepentingan. Seperti itulah jadinya apabila sebuah program dengan sistem yang tidak matang dan kurang kajian serta tidak dipertimbangkan benar-benar berdasarkan kemaslahatan rakyat langsung diberlakukan. Padahal sudah banyak yang mengingatkan dan memberi kecaman pada pemerintah tentang akibat buruk dari program tersebut.

Sangatlah berbeda ketika sistem jaminan kesehatan nasional dalam aturan Islam, pengelolaannya bebas dari sistem riba karena dikelola menurut koridor syariah, seluruh biaya kesehatan, fasilitas kesehatan dan jasa medis ditanggung penuh oleh negara. Jadi setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tanpa membeda-bedakan si kaya dan si miskin, muslim dan non muslim, suku dan ras. Disinilah peran negara yang menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat yang sesungguhnya.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di negeri ini, penghasilan negara seperti dari sektor tambang saja sudah bisa memenuhi kebutuhan alokasi belanja negara dibidang kesehatan tahun 2019 yaitu 5 % dari APBN sekitar 123,1 Triliun (Kemenkeu.go.id). Hitunglah hasil produksi tambang-tambang pertahunnya yang mencapai triliunan. Total penghasilan bersih PT Freeport Indonesia ditahun 2017 lalu saja sebesar 63,6 Triliun (cnbcindonesia.com, 11 Juli 2018). Ketika total pendapatan tersebut diakumulasi dengan penghasilan ratusan tambang lain, maka ini sudah lebih dari cukup. Sekali lagi, hitungan ini baru menumpu di sektor tambang, belum yang lainnya. PR-nya adalah topik ini  jangan hanya sekedar dijadikan wacana kosong apalagi  hanya  dimasukkkan sebagai tema debat pilpres,  pemerintah harus dengan tegas mengambil alih semua aset negara yang dikelola asing agar menjadi aset mandiri bangsa secara penuh. Sehingga untuk mendapatkan kesehatan gratis yang selama ini hanya dianggap angan-angan bisa terwujud nyata.

#Salam Sehat Untuk Negeri

Penulis ialah pemerhati kesehatan