in ,

Bukan di Pusat, Ternyata di Sini Mandeknya Dana Bantuan Korban Gempa Lombok

Kapolda NTB Irjen Pol Drs Achmat Juri SH. M.Hum

kicknews.today –  Hingga saat ini pencairan dana bantuan bencana akibat gempa di Lombok dan Sumbawa belum beres. Sementara masyarakat terdampak sangat membutuhkan hunian layak mengingat sudah lebih dari lima bulan sebagian masyarakat masih tinggal di luar rumah. Belum lagi saat ini sudah memasuki musim hujan.

Meski sudah digeber, namun persoalan pembangunan rumah tahan gempa hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasi. Total yang sudah terbangun untuk jenis Risha mencapai 3.855 unit, jenis Rika 7.410 dan Riko 6.167 unit. Total seluruhnya terbangun 3.837, termasuk jenis lain.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Zulkieflimansyah menjelaskan hambatan utama mandeknya pencairan anggaran masih pada Pokmas yang belum sepenuhnya terbentuk, sehingga anggaran belum bisa dicairkan semuanya untuk pembelian kebutuhan  Huntap. Pokmas yang sudah terbentuk dan sudah di SK kan 1.576 dan mendampingi 19.755 KK terdampak.

Sementara uraian singkat terkait perkembangan dana transfer BNPB ke masyarakat terdampak gempa di NTB pada tahap II ini rinciannya, total transfer per tanggal 9 Januari 2019 mencapai Rp3,515 triliun. Transfer dari BPBD ke masyarakat, mencapai Rp3,184 triliun, sisa anggaran yang belum ditransfer mencapai Rp331,373 miliar.

Menanggapi persoalan itu, Polda NTB terus memantau, mengurai serta mencari simpul lambannya proses pencairan anggaran kepada masyarakat terdampak gempa ini.

Kapolda NTB Irjen Pol. Achmat Juri, SH.,M.Hum yang ditemui usai pisah sambut Kajati NTB , Jumat, (11/1) lalu menyatakan langkah penyelidikan awal sudah dilakukan Ditreskrimsus Polda NTB dengan memanggil semua Kepala BPBD kabupaten dan kota secara maraton.  Selanjutnya bank penampung  dana dan pencetak buku rekening masyarakat dan Pokmas juga dipanggil.

Hal ini dilakukan Polda NTB hanya untuk identifikasi awal, dengan tujuan mempercepat penyelesaian pembangunan hunian tetap (Huntap) yang terkesan lambat.

‘’Kita mau identiifkasi saja, supaya semua berjalan lancar, cepat, tepat waktu dan tepat guna,’’ kata Kapolda NTB.

Sejauh ini memang belum disimpulkan letak hambatan yang jadi faktor utama lambannya realisasi berbagai jenis huntap. Apalagi menemukan unsur pidana. Identifikasi awal menurut Kapolda lebih pada faktor teknis penyebab lambannya realisasi anggaran.

‘’Belum kita temukan ada pihak yang menghambat,’’ ujarnya.

Kapolda memberi gambaran, masalah yang mencuat saat ini lebih pada persoalan administrasi yang belum tuntas, mempengaruhi koordiansi antara pokmas, fasilitator, aplikator dan unsur lain demi percepatan penyelesaian huntap.

‘’Alhamdulillah belum kita temukan unsur pidana. Tapi intinya, kami minta dipercepat saja,’’ saran Kapolda.

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah mengklarifikasi bahwa penyelidikan oleh Polda NTB yang sedang berjalan bukan terkait proses transfer dana dari pusat sebesar Rp3,6 triliun melainkan yang belum sampai ke masyarakat terdampak.

‘’Sebenarnya bukan transfer ada dana yang sudah ditransfer, tapi belum sampai. Kejaksaan dan Polda ingin tahu apa masalahnya, itu saja,’’ ujarnya.

Menurut gubernur, hambatannya masih terletak pada teknis di lapangan. Seperti kendala pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas). Tapi bagaimana pun juga sesuai mekanisme harus dijalankan.

‘’Sebab kalau belum jelas Pokmasnya, kan ntar disalahin. Sebenarnya itu, Polda ingin tahu apa masalahnya, nggak ada masalah apa-apa,’’ jelasnya. (red.)