in

Arah Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di NTB Tahun 2019

Taufan, S.H., M

Oleh: Taufan, S.H., M.H

Calender of Event 2019 NTB dengan tema The Spirit of Lombok Sumbawa, telah diluncurkan pada Sabtu, 29 Desember 2018 oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur NTB Zulkieflimansyah, memberikan optimisme kebangkitan pariwisata NTB pasca bencana gempa bumi, juga sekaligus sebagai gambaran awal pertumbuhan pariwisata NTB di Tahun 2019 guna mendukung target pariwisata nasional.

Secara nasional, sektor Pariwisata menjadi program prioritas di tahun 2017, 2018 dan 2019, salah satu dari 5 sektor prioritas pembangunan bersama pangan, energi, maritim, kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). RPJMN yang berakhir tahun 2019 menargetkan 20 juta wisatawan asing dan wisatawan nusantara berjumlah 275 juta orang. Dari sektor pariwisata ditargetkan akan menghasilkan devisa 260 Trilyun. Walaupun target Pemerintah tahun 2018 sebesar 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara tidak terealisasi, namun menurut Menteri Pariwisata, devisa pariwisata tahun 2018 berhasil mencapai 17,6 miliar dolar AS atau di atas target. Perolehan devisa pariwisata tersebut menempatkan posisinya sebagai penghasil devisa terbesar.

Tren peningkatan pariwisata satu dekade terakhir cukup menambah keyakinan terhadap peluang pertumbuhan ekonomi. Berbagai dokumen yang dikeluarkan oleh World Tourism Organization, menunjukan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, yang memberikan kontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Data Dinas Pariwisata Prov. NTB Tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 menunjukan peningkatan tren Pariwisata cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2017 mencapai 7,1 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional (5.6 persen), pertumbuhan terutama didukung oleh sektor pertanian, tambang dan pariwisata. Berdasar Data BPS, dari sisi kesejahteraan masyarakat, NTB juga mengalami perbaikan.

Tingkat kemiskinan NTB menurun dari 23,08 persen di 2008 menjadi 15,05 persen periode 2017. Tingkat pengangguran juga menurun dari 6,25 persen di tahun 2009 menjadi 3,32 persen di tahun 2017. Triwulan I Tahun 2018, Provinsi NTB menempati posisi paling rendah se-Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Keadaan kemudian diperparah dengan terjadinya bencana gempa bumi, yang tentunya akan berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan, inflasi, dan jumlah pengangguran di Prov. NTB, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi Prov. NTB tahun 2019, berdasarkan RPJMN 2015-2019 target pertumbuhan ekonomi NTB yaitu sebesar 9.0 persen, tingkat kemiskinan 12.0 persen, dan tingkat pengangguran 4.2 persen.

Realisasi sektor Pariwisata di tahun 2017 berdasarkan data Dinas Pariwisata Prov. NTB yaitu mencapai target 3,5 juta kunjungan wisatawan. Total kunjungan wisatawan ke NTB 3.508.903 wisatawan, yakni 2.078.654 orang adalah wisatawan nusantara, dan 1.430.249 merupakan wisatawan mancanegara. Sedangkan tahun 2018, target kunjungan naik menjadi 4 juta wisatawan, namun tidak tercapai dan justru terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan adanya bencana gempa bumi khususnya di Pulau Lombok.

Ditahun 2019, melalui branding “Wisata Halal”, Prov. NTB menargetkan 4 juta kunjungan wisatawan, yakni 2 juta untuk wisatawan mancanegara dan 2 juta untuk wisatawan Nusantara. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2019, akan dilaksanakan 18 event, 4 di antaranya masuk dalam Top 100 Calender of Event Nasional, yaitu Pesona Bau Nyale, Festival Pesona Tambora, Festival Pesona Moyo dan Pesona Khazanah Ramadan.

Sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia, Prov. NTB memiliki banyak faktor yang mampu menarik datangnya wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Faktor keanekaragaman atraksi dan daerah tujuan wisata, faktor budaya dan potensi alam memberikan identitas yang unik terhadap Pariwisata NTB. Di sisi lain pariwisata juga memberikan tekanan terhadap peningkatan industri pariwisata, tekanan hidup masyarakat, perubahan nilai sosial, budaya masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Data publikasi The Travel and Tourism Competitiveness Indeks 2017 yang dikeluarkan World Economic Forum menunjukan bahwa pembangunan dan pengembangan Pariwisata di Indonesia memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan, Indonesia mendapatkan poin rendah dalam pengelolaan keberlanjutan lingkungan.

Kenyataan demikian tidak berbanding lurus dengan APBN Tahun 2019, melalui publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, anggaran sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dan sektor penghasil devisi terbesar mengalami penurunan di tahun 2019, tahun 2018 alokasi anggaran pariwisata yaitu sebesar 7,2 triliun, sedangkan tahun 2019 sebesar 5,3 triliun. Sedangkan, untuk anggaran Perlindungan Lingkungan Hidup mengalami kenaikan di tahun 2019, tahun 2018 sebesar 15,2 triliun menjadi sebesar 17,7 triliun di tahun 2019. Dengan kenaikan tersebut, memang tidak signifikan, namun setidaknya dapat menjaga komitmen Sustainable Development Goals (Global Goals) dan dapat dimaksimalkan untuk menaikan poin dan memperbaiki citra Indonesia dalam pengelolaan keberlanjutan lingkungan.

Dari aspek ekonomi, keragaman sumber daya Prov. NTB memang menjadi modal utama guna peningkatan perekonomian, namun dari aspek sosial, budaya masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, serta kondisi pasca terjadinya bencana gemba bumi, Pembangunan Pariwisata perlu memperhatikan dan menyesuaikan kembali berdasar pengaturan induk dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan komponen perlindungan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa ketentuan Undang-Undang tersebut sejauh ini masih terdapat substansi yang belum direspon. Selain itu, secara teknis Pemda Prov. NTB dan Pemda Kabupaten/Kota belum memiliki kebijakan yang inovatif dan progresif untuk melaksanakan Pariwisata Berkelanjutan yang menuntut keseimbangan ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat.

Dengan ditetapkannya target 4 juta wisatawan di tahun 2019, mengingat kondisi pariwisata NTB yang masih pada tahap pemulihan pasca gempa bumi, dapat menjadi beban yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan berbagai persoalan sosial maupun lingkungan hidup. Di samping itu, dihadapkan pula pada fakta sejumlah tantangan mengenai daya saing destinasi, daya saing SDM pariwisata, pembangunan infrastruktur maupun eksploitasi sumberdaya alam tanpa mekanisme rasional berdasarkan induk pengaturan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Rencana Aksi Daerah untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (RAD SDGs) seharusnya menjadi pemicu untuk mengintegrasikan berbagai potensi dan sektor unggulan.

Konsep pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB memang telah menjadi bagian dasar kebijakan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2013-2018, dan prinsip dasar pembangunan kepariwisataan dalam Perda Provinsi NTB No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 dan pengaturan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Namun, hal demikian diperlukan konsistensi Pemda Prov. NTB dan Pemda Kabupaten/Kota dalam pembangunan hukum (evaluasi dan pembentukan), pelaksanaan hukum, inovasi kebijakan dan program-program berkelanjutan dengan kemitraan atau keterlibatan aktif swasta, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun unsur masyarakat umum.

 *Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Ketua Lembaga Pengembangan Wilayah NTB