in

Ini Aturan Baru Program JKN-KIS Peserta BPJS Kesehatan

Konferensi pers Perpres Nomor 82 Tahun 2018 oleh BPJS Cabang Selong (Foto: Ist)

kicknews.today – Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 membawa angin segar bagi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong Made Sukmayanti, Rabu (19/12), mengungkapkan bahwa Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek, termasuk di dalamnya pendaftaran bayi baru lahir.

Dikatakan, dalam Perpres tersebut tertuang bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS, wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Sementara khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya.

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran  peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan,” ungkapnya saat konferensi pers di Praya, Rabu (19/12).

Dijelaskan, bagi kepala desa dan perangkat desa ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS, pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” kata Sukmayanti.

Sementara bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi peserta JKN-KIS, dan tinggal di luar negeri selama enam bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertaannya sementara. Dimana selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

“Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat satu bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan,” jelasnya.

“Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Sukmayanti, Perpres itu juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak, yakni status kepesertaan JKN-KIS seseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan, sampai dengan akhir bulan. Lebih-lebih bila ia menunggak lebih dari satu bulan.

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan,” ucapnya.

Sedangkan denda layanan, lanjutnya, diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. Jika peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5 persen dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s, dengan besaran denda pelayanan paling tinggi Rp 30 juta.

“Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan peserta yang tidak mampu,” pungkasnya. (Ade)