in

Dewan Pertanyakan Penghargaan yang Diraih Pemda Lombok Utara

Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto

kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara belakangan mendapat sejumlah penghargaan di tingkat pusat. Hal ini sontak dipertanyakan Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, Senin (17/12).

Menurut Ardianto, kondisi daerah yang saat ini carut-marut pasca diguncang bencana gempa, dirasa kurang representatif sebagai objek penilaian terlebih hingga dapat keluar sebagai pemenang. Pihaknya menanyakan perihal metode penilaian terhadap penghargaan tersebut.

“Yang perlu kita tahu penghargaan itu di bidang apa? Kalau indikator penilaiannya kemiskinan pada 27 April 2018, melalui LKPJ kita DPRD sampaikan angka kemiskinan tahun 2010 yaitu 43 persen lebih. Kemudian lima tahun masa pemerintahan (Djohan-Najmul) turun 34,13 persen lebih atau 10 persen. Dalam Logikanya 2 persen pertahun turun melampaui rata-rata Provinsi NTB,” ungkapnya.

Dikatakannya, tahun 2015 (masa pemerintahan duet Najmul-Sarif) angka kemiskinan 34 persen. Dimana target pemerintah mampu turunkan 2,5 persen per tahun, tapi angka rillnya tahun 2016 dari target 31.36 persen faktanya masih 33.21 persen.

“Artinya, hanya kurang 1 persen penurunan itu. Tahun 2017 targetnya menurunkan hingga 29,13 persen, tapi kenyataan hanya 32.00 persen dan target untuk tahun ini 26,63 persen. Kalau kemiskinan sebagai indicator, ini jelas kita perlu uji,” ujarnya.

Menyoal indikator pelayanan, diketahui saat gempa mengguncang nyaris seluruh kedinasan kolaps. Tentu hal ini membuat pelayanan jadi tidak berjalan maksimal.

“Tetapi pada prinsipnya saya apresiasi dan saya bangga, ketika kepala daerah saya dapat predikat terbaik,” ucapnya.

Ardianto mengaku, umpamanya Pemkab Lombok Utara mendapat penghargaan tersebut, artinya kondisi kabupaten termuda di NTB itu lebih baik dari 500 kabupaten/kota lain yang notabene tidak tertimpa bencana.

“Kalau kita jadi kabupaten terbaik di Indonesia dengan kondisi saat ini, kondisi kabupaten lain lebih di bawah kita dong. Surabaya, Solo, Bogor di bawah,” tandasnya.

“Yang saya pertanyakan barometer indikator penilaian itu apa. Kalau kita kan di DPR indikatornya visi-misi yang tertuang di RPJMD,” imbuhnya.

Untuk diketahui, politisi Hanura ini juga turut membahas hasil penilaian Ombudsman Perwakilan NTB. Dimana pada 2017 lalu Lombok Utara ditempatkan dalam zona merah perihal pelayanan publik.

Namun dengan adanya penghargaan tersebut ia merasa heran dan menilai, pasti terdapat sesuatu yang berubah secara signifikan dalam sekejap.

“Di 2017 Ombudsman NTB merilis KLU pada garis merah dan sekarang jadi yang terbaik, pasti ada perubahan signifikan. Tapi tetap saya katakana, kita patut bangga. Semoga indikator penilaian itu tepat, sehingga realita di,lapangan bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, dipenghujung tahun 2018 Pemkab Lombok Utara mendapat sejumlah penghargaan. Di antaranya pada kategori kabupaten dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Lalu dari Pemerintah Australia melalui keduataan besar (Kedubes) nya, menilai KLU sebagai satu dari 12  kabupaten/kota yang memiliki contoh baik dalam pemerintahan. Selain itu, KLU dinilai menjadi daerah paling tinggi capaian dalam penurunan angka stunting di Indonesia.

“Dari zona paling rendah (zona merah) kita langsung ke zona hijau, mendapat apresiasi dari Ombudsman. Kita patut bersyukur,” ucap Najmul saat menggelar Forum Silaturrahmi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Utara bersama Pimpinan Media/Redaksi, Sabtu (15/12). (iko)